Profil dan Potret Esther Ouwehand, Anggota Parlemen Belanda yang Diusir Karena Pakai Baju Bendera Palestina

JAKARTA – Profil dan Potret Esther Ouwehand, Anggota Parlemen Belanda yang Diusir Karena Pakai Baju Bendera Palestina. Nama Esther Ouwehand menjadi sorotan dunia internasional setelah ia dikeluarkan dari ruang sidang parlemen Belanda lantaran mengenakan pakaian dengan warna menyerupai bendera Palestina pada September 2025. Kejadian ini memicu perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi di lembaga legislatif.

Siapa Esther Ouwehand?

Esther Ouwehand dikenal sebagai politisi asal Belanda yang memimpin Partij voor de Dieren (Party for the Animals/PvdD). Ia duduk sebagai anggota parlemen di House of Representatives (Tweede Kamer) dan sudah lama aktif menyuarakan isu-isu kemanusiaan, lingkungan, serta hak-hak hewan.

Sebagai pemimpin partai, Ouwehand sering mengusung isu solidaritas dan keadilan global. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan dukungannya kepada rakyat Palestina, yang menurutnya masih menghadapi situasi berat akibat konflik berkepanjangan.

Potret Esther Ouwehand

1. Politisi Belanda, lahir 10 Juni 1976.

2. Pemimpin Partai PvdD sejak 2019.

3. Aktivis yang vokal dalam isu hak hewan, lingkungan, dan kemanusiaan.

4. Kini dikenal internasional setelah insiden “blus bendera Palestina” di parlemen Belanda.

Kenapa Dia Diusir dari Parlemen?

Dalam sebuah sesi debat anggaran di parlemen Belanda, Esther hadir mengenakan blus berwarna merah, putih, hijau, dan hitam. Kombinasi yang identik dengan bendera Palestina. Ketua parlemen Martin Bosma menilai pakaian itu melanggar prinsip netralitas visual dan meminta Esther keluar dari ruang sidang.

Awalnya, Ouwehand menolak permintaan tersebut karena menilai tidak ada aturan tertulis yang melarang warna pakaian tertentu. Namun setelah perdebatan berlangsung, ia akhirnya harus meninggalkan ruang sidang. Tak lama kemudian, ia kembali dengan blus bermotif semangka (watermelon print), yang secara simbolik juga merepresentasikan warna bendera Palestina, dan kali ini diperbolehkan mengikuti jalannya sidang.

Insiden itu segera mendapat perhatian luas. Sebagian publik menilai langkah Esther adalah bentuk solidaritas politik yang sah, sementara pihak lain melihatnya sebagai pelanggaran norma tak tertulis dalam ruang parlemen.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)