Sementara itu, tidak adanya penambahan dalam negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan khusus wisata tertuang dalam kebijakan baru yang mulai berlaku per 30 Mei 2022. Sehingga, dengan demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0584.GR.01.01 tahun 2022 tanggal 27 April 2022 perihal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Achmad Nur Saleh menjelaskan, untuk memperoleh bebas visa kunjungan khusus wisata atau visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata, setiap orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah.
Paspor tersebut, ujar dia, mesti masih berlaku paling singkat enam bulan. Kemudian mereka juga perlu menunjukkan tiket kembali atau terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
Termasuk pula bukti pembayaran VoA dan bukti kepemilikan asuransi di perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia.
Ia menyebutkan tarif visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata ialah Rp50.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019. Sementara untuk perpanjangan dikenakan biaya Rp500 ribu.
Terkait izin tinggal yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata, bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 30 hari di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal warga negara asing saat berada di Indonesia.
Achmad menekankan izin tinggal dari bebas visa kunjungan khusus wisata maupun visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata tidak dapat dialihstatuskan.