Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual tidak boleh dihentikan melalui penyelesaian secara kekeluargaan atau mekanisme keadilan restoratif. Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengingatkan bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, termasuk dengan menjanjikan pekerjaan untuk mendatangkan perempuan ke kediamannya.
Larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan juga ditegaskan dalam Pasal 23 UU TPKS, kecuali apabila pelakunya merupakan anak. Menurut Komnas Perempuan, penyelesaian di luar pengadilan berisiko mengabaikan kebutuhan korban, membuka peluang impunitas, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.
Kasus dugaan perkosaan yang melibatkan Bupati Kupang ini juga menjadi pengingat bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2025 yang dirilis pada 6 Maret 2026, tercatat sebanyak 4.597 pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) diterima Komnas Perempuan sepanjang 2025.
Jumlah tersebut meningkat sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam merespons pengaduan tersebut, Komnas Perempuan rata-rata menangani sekitar 19 kasus setiap hari.
Sementara itu, data KBGtP secara keseluruhan yang dihimpun dari berbagai lembaga mencapai 376.529 kasus atau meningkat 14,07 persen. Data tersebut merupakan kompilasi dari 97 lembaga, termasuk lembaga layanan pemerintah, organisasi masyarakat, serta institusi penegak hukum.
CATAHU 2025 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan individual, melainkan masalah struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender.
Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan dan laporan kasus yang diterima, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak tercatat, yakni sebanyak 22.848 kasus.
Selanjutnya, terdapat 15.727 kasus kekerasan psikis, 14.126 kasus kekerasan fisik, dan 5.942 kasus kekerasan ekonomi. Jika dilihat berdasarkan ranahnya, kekerasan seksual mendominasi kasus di ranah publik dengan 2.050 kasus. Sementara itu, kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak tercatat di ranah personal dengan 2.315 kasus.
Data pengaduan Komnas Perempuan juga memperlihatkan bahwa kasus KBGtP paling banyak berasal dari ranah personal sebanyak 2.067 kasus, disusul ranah publik sebanyak 1.489 kasus, dan ranah negara sebanyak 126 kasus.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, ruang publik, hingga institusi negara.
Salah satu temuan yang relevan dengan kasus dugaan perkosaan Bupati Kupang adalah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara. Dalam CATAHU 2025, tercatat 371 kasus KBGtP di ranah negara, yang terdiri dari 126 kasus pengaduan Komnas Perempuan dan 245 kasus dari lembaga layanan.
Dari data tersebut, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik tercatat sebanyak 30 kasus. Selain itu, terdapat 58 kasus yang dialami Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), 20 kasus konflik agraria dan tata ruang, serta 21 kasus kebijakan diskriminatif.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi dalam relasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas. Dalam konteks tersebut, dugaan penyalahgunaan jabatan untuk melakukan kekerasan seksual menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama karena pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak warga negara.
(Djanti Virantika)