Polemik 4 Pulau Aceh dan Sumatera Utara, Apa Solusinya?
Padahal pulau seperti Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang dikatakan Nazarullah, telah diverifikasi oleh tim nama rupabumi pada Mei 2008 di Kota Medan serta dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2012 dan 2017.
"Dengan menggunakan koordinat Pulau Panjang, Pulau Rangit Besar, Pulau Rangit Kecil dan Pulau Malelo," kata Nazarullah.
Hal ini menyebabkan disinyalir Aceh melakukan kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terjadinya polemik di masyarakat alias pembodohan publik karena berdampak pada substansi surat dari gubernur Aceh.
Sebab pada saat itu surat tersebut mengkonfirmasi hasil verifikasi rupabumi yang salah dengan mencantumkan tidak sesuai koordinat. Keadaan ini dikatakan Nazarullah, mengakibatkan dugaan ada indikasi Pemerintah Aceh secara keseluruhan melakukan kesalahan pengambilan kebijakan.
Pemerintah Aceh malah pada 2012 mendirikan prasarana dan sarana berupa satu unit monumen atau tugu prasasti, pelayanan publik berupa satu unit rumah singgah para nelayan dan satu unit mushala serta salah melakukan pencatatan aset.
Pemerintah Aceh dinilai mengalami banyak masalah dalam hal urusan pengelolaan administrasi.
"Kami heran apakah Aceh kekurangan SDM atau memang terdapat masalah perihal kinerja birokrasi yang masih sangat buruk dan ini akan sangat berbahaya bagi kemajuan pembangunan Aceh di masa mendatang," kata Nazarullah.
"Tentunya hal ini harus menjadi perhatian segala pihak terutama para aparatur pemerintah Aceh dan stakeholdernya untuk membangun garis koordinasi yang baik dan benar didalam mengurus urusan Pemerintahan Aceh ke depannya," imbuhnya.
