Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi, KPPA Tambah Wilayah Inisiasi Kota Menuju Layak Anak
Dengan adanya inisiasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak ini sendiri lebih lanjut diketahui jadi misi bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat, untuk menjadikan daerahnya bisa ramah dan layak untuk anak-anak. Yohana menyebutkan, masalah soal predikat nomor satu tersebut, ia mengharapkan hal ini bisa jadi pemicu pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki daerahnya.
"Meski di tahun 2016 BPS mencatat Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan rata-rata perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, namun hal tersebut justru dijadikan tantangan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peresmian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak hari ini, merupakan misi pemerintah daerah Sulawesi Barat untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak atau PROVILA”, ujar Yohana, Jumat (13/4/2018) dalam acara peluncuran Kota Layak Anak, di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Sulawesi Barat.
Lebih lanjut, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sendiri merupakan sebuah sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Di mana sebuah kabupaten atau kota akan bisa dikatakan layak untuk anak, jika kota atau kabupaten tersebut telah memenuhi 24 indikator, yang mencerminkan lima klaster hak anak, yang terdiri dari pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang terakhir adalah perlindungan khusus, yang mana dikatakan Yohana lima klaster ini wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat.
"Lima kluster hak anak wajib kita penuhi dalam mewujudkan KLA. Saya optimis Provinsi Sulawesi Barat pasti akan terus mengedepankan pembangunan yang memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak," tambah Yohana.
Pemenuhan lima kluster oleh pihak pemerintah setempat, tentunya akan jadi hal percuma jika tidak didukung oleh semua elemen masyarakat. Sebab, KLA akan berhasil terwujud jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung, mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan tanpa terkecuali, seluruh warga masyarakat.
