Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi, KPPA Tambah Wilayah Inisiasi Kota Menuju Layak Anak
SELAMA ini, tidak bisa dipungkiri kita sebagai orang dewasa suka memandang remeh akan kehadiran dan peran dari anak-anak. Padahal, di tangan anak-anak inilah masa depan suatu bangsa ditentukan.
Bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang inilah juga jadi sesuatu yang patut mendapat perhatian sama pentingnya dengan permasalahan lain di suatu bangsa. Maka itu, bisa dibilang bahwa suatu bangsa atau suatu negara tidak boleh bermimpi mempunyai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi jika salah satu permasalahan soal anak-anak. Contohnya angka perkawinan anak masih tinggi yang memiliki efek domino, mulai dari angka kematian ibu dan bayi, ekonomi, hingga kesehatan.
Jika suatu daerah hadir dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi, maka bisa dibilang daerah tersebut belum jadi kota yang layak anak. Namun sayangnya, provinsi Sulawesi Barat mendapatkan posisi pertama di Indonesia untuk tingkat perkawinan anak, yang mana turut juga menyumbang Indonesia berada di posisi nomor dua di benua Asia Tenggara, tepat di bawah Kamboja.
Melihat situasi darurat ini, tentunya pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya berdiam diri. Setelah kemarin, pada Kamis 12 April 2018, Yohana Yembise secara resmi meluncurkan program kampanye "Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Sulawesi Barat" bertempat di Mamuju, Sulawesi Barat sekaligus Penandatanganan Prasasti Sekolah Ramah Anak.
Tidak hanya itu, pada hari ini, Jumat 13 April 2018 secara resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali menambah deretan wilayah yang telah diinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Kali ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi barat diresmikan sebagai bagian dari 386 Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak yang telah dibentuk.
