Budaya Patriarki di Indonesia Hantui Perempuan, Masih Banyak Ketimpangan dan Kekerasan

"Upaya-upaya untuk menghapus berbagai pandangan yang masih merugikan perempuan harus terus didengungkan. Pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan bisa diimplementasikan, dimulai dari lingkup terkecil di masyarakat yakni keluarga kemudian lambat laun ke masyarakat secara luas," terangnya.

Sedangkan menurut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni, bahwasannya saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi mengurangi ketimpangan gender.

"Kami juga melakukan pelatihan untuk pemimpin perempuan di desa. Hal ini dapat dilihat dari desa yang mempunyai Kepala Desa Perempuan, ternyata kegiatan yang dilakukan telah memperhatikan kebutuhan perempuan," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, dalam upaya menangani kekerasan terhadap perempuan, Kemen PPPA secara intensif melakukan kerja sama dengan daerah untuk menyediakan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Dilansir dari laman resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Analis Kebijakan Kemenko PMK, Indra Prasetya Adi Nugroho mengatakan, berdasarkan catatan tahunan periode 2022, Komnas Perempuan menyebutkan, bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus naik dari 226.062 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022a, 2022b).

Kemudian, Hasil Survei Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene menyebutkan, 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak berani dan tidak pernah melaporkan kasus yang dialaminya ke aparat penegak hukum (APH). Hal ini didasari berbagai ragam alasan seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, tidak didukung keluarga, hingga adanya intimidasi pelaku.