Advertisement
Advertisement

Bupati Kupang Diduga Melakukan Rudapaksa Mahasiswi, Komnas Perempuan Mengecam Keras

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |15:05 WIB
Bupati Kupang Diduga Melakukan Rudapaksa Mahasiswi, Komnas Perempuan Mengecam Keras
Kasus kekerasan seksual. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik kembali menjadi sorotan. Kali ini, Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan muda berusia 21 tahun.

Kasus tersebut mendapat kecaman keras dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan perkosaan tersebut.

Selain itu, lembaga ini meminta agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pemulihan serta memastikan perkara tidak diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau di luar proses peradilan.

kekerasan seksual

1. Kronologi Dugaan Perkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang

Berdasarkan keterangan kepolisian yang dikutip dari rilis resmi Komnas Perempuan, peristiwa dugaan perkosaan terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban merupakan seorang perempuan muda berusia 21 tahun.

Korban diduga dibawa ke rumah jabatan tersebut oleh seorang saksi dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan. Namun, kedatangan korban ke lokasi tersebut kemudian berujung pada dugaan tindak kekerasan seksual.

Setelah kejadian, korban mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perkosaan tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 12 November 2026. Laporan korban tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Hingga Komnas Perempuan menerbitkan siaran pers pada 16 November 2026, kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

2. Komnas Perempuan Mengecam dan Soroti Ketimpangan Relasi Kuasa

Dalam siaran pers tertanggal 16 November 2026, Komnas Perempuan menilai kasus ini sangat serius karena terduga pelaku merupakan kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan dan memenuhi hak asasi masyarakat.

Komnas Perempuan menilai dugaan perkosaan tersebut bukan sekadar tindak kekerasan seksual individual. Kasus ini juga perlu dilihat dalam konteks ketimpangan relasi kuasa antara pejabat publik dan perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Dugaan penggunaan iming-iming pekerjaan dinilai menunjukkan bagaimana kerentanan ekonomi perempuan dapat dimanfaatkan sebagai alat penguasaan dan eksploitasi. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengecam dugaan perkosaan tersebut sekaligus dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah.

Dahlia menegaskan bahwa seorang pemimpin daerah seharusnya memberikan perlindungan kepada perempuan, bukan justru diduga menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan pemenuhan hak perempuan.

3. Komnas Perempuan Desak Korban Mendapat Perlindungan dan Pemulihan

Di tengah proses hukum yang berjalan, Komnas Perempuan mendorong agar korban segera mendapatkan perlindungan serta layanan pemulihan yang berkelanjutan. Hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komnas Perempuan juga meminta Gubernur NTT mengambil tanggung jawab dalam memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban beserta keluarganya. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permintaan ini dinilai penting mengingat terduga pelaku merupakan kepala daerah di wilayah tempat korban tinggal.

4. Polisi Didesak Usut Tuntas dengan Pasal Berlapis

Komnas Perempuan mendesak kepolisian agar menangani kasus ini secara transparan dan akuntabel. Penegakan hukum juga didorong menggunakan pasal-pasal berlapis sesuai unsur tindak pidana yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Sejumlah aturan yang dinilai relevan untuk dipertimbangkan meliputi UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ketentuan mengenai TPPO perlu didalami karena terdapat dugaan bahwa korban direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual. Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa UU TPKS mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik.

Selain itu, kepolisian diminta mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi dan keluarga korban. Komnas Perempuan turut menegaskan pentingnya menjamin hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban.

Apabila terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai jaminan restitusi sesuai ketentuan UU TPKS.

 

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement