Ombudsman Kritisi Pengesahan RUU Kesehatan, Salah Satunya Soal Perlindungan Hukum Nakes
KINI Ombudsman RI turut buka suara terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) yang akhirnya resmi disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa lalu, (11/7/2023).
Menurut Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, RUU Kesehatan ini memang memiliki peranan penting dalam peningkatan layanan kesehatan dan masyarakat. Namun, memiliki keberpihakan dalam perlindungan hukum tenaga kesehatan.
“Dengan adanya pro dan kontra terkait pengesahan RU Kesehatan, kami juga diskusi hal ini dengan Ombudsman RI. Bagaimana RU Kesehatan ini juga memiliki peran penting dalam peningkatan layanan kesehatan dan masyarakat, tapi juga berpihakannya dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan” ujar Robert, dilansir dari akun YouTube Ombudsman RI, Jumat, (14/7/2023).
Robert menilai, hal tersebut juga bisa membuat fokus pada layanan primer dengan kegiatan preventif dan promotif akan terbengkalai, khususnya di kalangan Pemerintah Daerah.
“Karena daya dukung anggaran yang justru kalau sebelumnya ada mandatory spending 10% itu sekarang justru itu dihilangkan. Nah problem ini Pemda kita umumnya kalau dia tidak diatur di undang-undang maka itu kemudian gampang diabaikan,” tuturnya.
“Bahkan diatur di undang-undang pun selama ini masih sangat banyak Pemda yang mengalokasikan anggaran untuk kesehatan itu jauh di bawah 10%,” lanjutnya.
Hal selanjutnya yang menurut Ombudsman RI menjadi kerisauan para tenaga kesehatan dalam RUU Kesehatan ini adalah sisi perlindungan tenaga kesehatan dan ragam medis yang masih dirasa belum optimal.
BACA JUGA:
