Tantangan selanjutnya adalah peraturan daerah (perda) tentang pariwisata. Dijelaskan oleh Shana, tak sedikit perda yang belum jelas atau belum mengatur tentang pariwisata.
Hal ini, membuat pengusaha bergerak lebih cepat dibandingkan pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi wisata. Padahal pengembangan destinasi wisata dapat menjadi sumber penghasilan daerah.
"Jadi tugas kami di sini sebagai BOP adalah mendampingi pemerintah daerah agar istilahnya tidak kecolongan. Kami mendampingi mulai dari tata ruang, tata aturan investasi kaya gimana, serta keberpihakan terhadap pegawai lokal," tandas Shana.
(Martin Bagya Kertiyasa)