BPOM Ungkap 39 Obat Bahan Alam Ilegal, Mayoritas Pakai Nomor Izin Edar Fiktif

Niko Prayoga , Jurnalis
Kamis 19 November 2026 17:05 WIB
Ilustrasi obat bahan alam mengandung bahan kimia obat. (Foto: dok Magnific)
Share :

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran 39 produk obat bahan alam (OBA) ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan pada periode Agustus hingga September 2026 melalui rangkaian sampling, pengujian produk, serta penelusuran terhadap fasilitas produksi dan distribusi.

​Dari 39 produk yang beredar, 23 di antaranya mencantumkan nomor izin edar (NIE) fiktif, sedangkan 16 produk lainnya sama sekali tidak terdaftar di BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar menuturkan, pencantuman NIE fiktif dapat menyesatkan masyarakat karena memberikan kesan seolah-olah produk tersebut telah terdaftar dan mengantongi izin edar resmi.

​Produk temuan itu diketahui mengandung beragam BKO, seperti sildenafil, parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, piroksikam, fenilbutazon, allopurinol, glipizid, mikonazol, siproheptadin, furosemid, hingga fenolftalein. Berbagai produk ilegal tersebut dipasarkan dengan klaim khasiat yang beragam, mulai dari penambah stamina pria, pereda pegal linu dan asam urat, penambah berat badan, hingga pelangsing.

​Bahkan, sejumlah produk kedapatan mencampurkan lebih dari satu jenis BKO sekaligus. Produk Slimming Coffee, misalnya, mengandung furosemid dan fenolftalein. Sementara itu, Otot Urat Sembilan Raja Kapsul mengandung parasetamol, natrium diklofenak, dan deksametason.

​Campuran empat jenis BKO sekaligus juga ditemukan pada produk Kapsul Asam Urat & Flu Tulang Sirih Bumi yang mengandung parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan piroksikam, serta Sari Binahong Plus Buah Pinang yang mengandung parasetamol, deksametason, piroksikam, dan fenilbutazon.

​Taruna menegaskan bahwa penambahan BKO dalam obat bahan alam sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi sembarangan.

​“Penggunaan obat bahan alam yang mengandung BKO dapat membahayakan kesehatan karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti jenis maupun dosis bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya,” ujar Taruna dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/11/2026).

​Kandungan BKO di dalam OBA tersebut memicu berbagai risiko kesehatan serius. Sildenafil, misalnya, dapat menimbulkan efek samping berbahaya dan interaksi fatal apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu.

​Kandungan kortikosteroid seperti deksametason juga dapat memicu beragam gangguan kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan medis. Adapun obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), seperti natrium diklofenak dan piroksikam, berpotensi meningkatkan risiko gangguan saluran cerna dan kerusakan ginjal. Sementara itu, glipizid dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah secara drastis (hipoglikemia) apabila digunakan tidak sesuai indikasi dan dosis.

​Taruna menegaskan, BPOM berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan hasil pengawasan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelaku yang terbukti memproduksi atau mengedarkan produk ilegal tersebut terancam jerat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

​“BPOM berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan pengawasan melalui penelusuran terhadap sumber produksi dan distribusi, serta pelaksanaan langkah pengawasan terhadap produk yang melanggar ketentuan,” tegasnya.

​Selain penindakan, BPOM menilai koordinasi lintas pemangku kepentingan harus terus diperkuat untuk memutus peredaran produk berisiko di masyarakat, termasuk pengawasan di kanal penjualan daring. Langkah penanganan terhadap setiap produk akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan mekanisme tindak lanjut yang berlaku.

​Masyarakat pun diimbau untuk tidak membeli maupun mengonsumsi 39 produk temuan BPOM tersebut. Sebelum membeli atau menggunakan OBA, masyarakat diminta selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) serta memverifikasi keabsahan izin edar melalui laman cekbpom.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile.

​Masyarakat juga diingatkan agar selalu waspada terhadap produk yang menawarkan klaim khasiat instan, dijual dengan harga tidak wajar, serta memiliki nomor izin edar yang tidak dapat diverifikasi.

(Agustina Wulandari )

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Women lainnya