BPOM Temukan 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya atau Dilarang, Hasil Pengawasan Juli-September
JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya 11 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang digunakan. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan rutin BPOM dalam periode Juli hingga September 2026 pada sarana langsung maupun secara daring.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa total temuan itu, empat di antaranya merupakan produk kosmetik impor tanpa nomor notifikasi. Lalu, dua lainnya kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi dan lima lainnya kosmetik berdasarkan kontrak produksi.
“Dari total temuan tersebut, 4 produk merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi/ilegal, 5 produk merupakan kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, dan 2 produk merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi/ilegal,” ujar Taruna dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Berbagai kosmetik tersebut diketahui mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang dalam kosmetik seperti merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3 dan pewarna merah K10 berdasarkan hasil uji laboratorium.
Taruna menuturkan bahwa berbagai kandungan tersebut bisa mengakibatkan risiko kesehatan pada pengguna. Di antaranya, merkuri yang bisa membuat iritasi hingga kerusakan ginjal serta asam retinoat yang bisa mengakibatkan kulit kering hingga perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil.
“Merkuri dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal. Sedangkan asam retinoat berpotensi mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil (bersifat teratogenik),” tuturnya.
Sementara, mometason furoat yang dapat menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sedangkan pewarna merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi. Pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati.
Sebagai tindak lanjut, BPOM telah mencabut izin edar serta menghentikan sementara kegiatan termasuk produksi, distribusi dan impor berbagai produk tersebut. Bahkan, BPOM juga telah melakukan penertiban pad fasilitas produksi dan sarana peredaran termasuk retail melalui UPT di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, BPOM juga menelusuri rantai produksi dan distribusi guna mengidentifikasi sumber permasalahan serta mencegah produk serupa beredar kembali di masyarakat.
Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang sendiri diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya Pasal 435 ayat (1) jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran peredaran kosmetik ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Maka dari itu, Taruna Ikrar menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam setiap tahapan penyediaan kosmetik, mulai dari produksi hingga peredaran.
“Seluruh pelaku usaha harus senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tak segan menindak mereka yang melakukan pelanggaran,” tegas Taruna.
Lebih lanjut, BPOM menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam membeli dan menggunakan kosmetik. Masyarakat diminta untuk selalu menerapkan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, informasi produk jelas, nomor izin edar dapat diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, dan produk belum melewati tanggal kadaluarsa.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta waspada terhadap klaim berlebihan, janji hasil insta, produk yang tidak jelas asal-usulnya, serta penawaran produk dengan harga yang tidak wajar.
Jika menemukan hal itu, atau kosmetik yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi BPOM, termasuk HALOBPOM 1500533 dan unit layanan pengaduan konsumen di daerah.
