YLKI Dorong BPOM Terus Lindungi Kesehatan Konsumen Air Minum

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendorong produsen air minum dalam kemasan (AMDK), asosiasi industri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih gencar melakukan edukasi sehingga konsumen mendapatkan informasi secara komprehensif. Ini dilakukan demi menjaga kesehatan masyarakat.

Menurut Tulus, berdasarkan temuan survei YLKI dinyatakan bahwa penjual AMDK mayoritas tidak mendapatkan edukasi mengenai cara penyimpanan, penjualan yang baik dan benar. Sebanyak 83% produsen tidak pernah melakukan edukasi, sementara 99,7% asosiasi tidak pernah melakukan edukasi kepada penjual. Dan, mayoritas penjual merasa perlunya edukasi sebesar 63%.

 

“Edukasi yang dilakukan industri dan asosiasi industri masih sangat kurang, padahal industri/asosiasi industri punya tanggung jawab untuk mengedukasi mitra-mitra bisnisnya secara baik dan benar,” tegas Tulus.

Tulus juga menyoroti mata rantai distribusi dari proses pengangkutan yang menggunakan truk sehingga galon air minum beresiko terkena sinar matahari langsung yang dapat berpotensi memicu migrasi BPA pada kemasan galon guna ulang.

"Sebanyak 85% kendaraan pengangkut galon tidak memenuhi syarat alias menggunakan kendaraan atap terbuka terpapar sinar matahari," ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny K Lukito berpandangan, dalam upaya perlindungan maksimal dan prima untuk masyarakat luas, BPOM RI sebagai otoritas pengawas obat dan makanan terus melakukan peninjauan terhadap standar dan peraturan yang ada dengan melihat perkembangan dan kecenderungan yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan cepat dan dinamis.

Hal itu dikatakan Penny K Lukito menanggapi pertanyaan berbagai pihak termasuk media terkait kebijakan pelabelan informasi tentang potensi kandungan Bisphenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Penny K Lukito mengatakan, setiap perubahan kebijakan yang menyangkut keamanan publik dan tentunya pelaku usaha, BPOM RI akan selalu melibatkan segenap pemangku kepentingan, diantaranya para pakar, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta stakeholders terkait.

"Kebijakan standar label pada kemasan AMDK sepenuhnya dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan data hasil pengawasan BPOM serta bukti ilmiah di Indonesia dan di negara-negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan perubahan standar yang dimaksud," terang Penny K Lukito.

Penny K Lukito menambahkan, saat ini rancangan regulasi terkait pelabelan tersebut masih dalam proses penyusunan melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pelabelan tidak sama sekali dimaksudkan untuk merugikan pelaku usaha, sebaliknya justru untuk melindungi mereka dari tanggung jawab (liabiliti) ke depan, dan dalam waktu bersamaan untuk memberikan perlindungan kesehatan jangka panjang kepada konsumen.

"Sekali lagi ini harus dipahami dengan utuh, bahwa aspek keamanan AMDK terkait dengan potensi resiko kesehatan konsumen harus menjadi prioritas," ujarnya.

Karena itulah BPOM RI mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dalam membeli produk pangan. Selalu ingat Cek KLIK (Kemasan, Label, izin Edar dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.

 BACA JUGA:Tips Beli Air dalam Kemasan, Hindari yang Hangat

"Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari Badan POM RI, dan tidak melewati masa kadaluwarsa," terangnya.

(Dyah Ratna Meta Novia)