KASUS dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik kembali menjadi sorotan. Kali ini, Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan muda berusia 21 tahun.
Kasus tersebut mendapat kecaman keras dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan perkosaan tersebut.
Selain itu, lembaga ini meminta agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pemulihan serta memastikan perkara tidak diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau di luar proses peradilan.

Berdasarkan keterangan kepolisian yang dikutip dari rilis resmi Komnas Perempuan, peristiwa dugaan perkosaan terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban merupakan seorang perempuan muda berusia 21 tahun.
Korban diduga dibawa ke rumah jabatan tersebut oleh seorang saksi dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan. Namun, kedatangan korban ke lokasi tersebut kemudian berujung pada dugaan tindak kekerasan seksual.
Setelah kejadian, korban mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perkosaan tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 12 November 2026. Laporan korban tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Hingga Komnas Perempuan menerbitkan siaran pers pada 16 November 2026, kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.
Dalam siaran pers tertanggal 16 November 2026, Komnas Perempuan menilai kasus ini sangat serius karena terduga pelaku merupakan kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan dan memenuhi hak asasi masyarakat.
Komnas Perempuan menilai dugaan perkosaan tersebut bukan sekadar tindak kekerasan seksual individual. Kasus ini juga perlu dilihat dalam konteks ketimpangan relasi kuasa antara pejabat publik dan perempuan yang berada dalam posisi rentan.
Dugaan penggunaan iming-iming pekerjaan dinilai menunjukkan bagaimana kerentanan ekonomi perempuan dapat dimanfaatkan sebagai alat penguasaan dan eksploitasi. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengecam dugaan perkosaan tersebut sekaligus dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah.
Dahlia menegaskan bahwa seorang pemimpin daerah seharusnya memberikan perlindungan kepada perempuan, bukan justru diduga menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan pemenuhan hak perempuan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Komnas Perempuan mendorong agar korban segera mendapatkan perlindungan serta layanan pemulihan yang berkelanjutan. Hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Komnas Perempuan juga meminta Gubernur NTT mengambil tanggung jawab dalam memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban beserta keluarganya. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permintaan ini dinilai penting mengingat terduga pelaku merupakan kepala daerah di wilayah tempat korban tinggal.
Komnas Perempuan mendesak kepolisian agar menangani kasus ini secara transparan dan akuntabel. Penegakan hukum juga didorong menggunakan pasal-pasal berlapis sesuai unsur tindak pidana yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Sejumlah aturan yang dinilai relevan untuk dipertimbangkan meliputi UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ketentuan mengenai TPPO perlu didalami karena terdapat dugaan bahwa korban direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual. Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa UU TPKS mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik.
Selain itu, kepolisian diminta mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi dan keluarga korban. Komnas Perempuan turut menegaskan pentingnya menjamin hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban.
Apabila terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan sebagai jaminan restitusi sesuai ketentuan UU TPKS.

Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual tidak boleh dihentikan melalui penyelesaian secara kekeluargaan atau mekanisme keadilan restoratif. Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengingatkan bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, termasuk dengan menjanjikan pekerjaan untuk mendatangkan perempuan ke kediamannya.
Larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan juga ditegaskan dalam Pasal 23 UU TPKS, kecuali apabila pelakunya merupakan anak. Menurut Komnas Perempuan, penyelesaian di luar pengadilan berisiko mengabaikan kebutuhan korban, membuka peluang impunitas, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.
Kasus dugaan perkosaan yang melibatkan Bupati Kupang ini juga menjadi pengingat bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2025 yang dirilis pada 6 Maret 2026, tercatat sebanyak 4.597 pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) diterima Komnas Perempuan sepanjang 2025.
Jumlah tersebut meningkat sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam merespons pengaduan tersebut, Komnas Perempuan rata-rata menangani sekitar 19 kasus setiap hari.
Sementara itu, data KBGtP secara keseluruhan yang dihimpun dari berbagai lembaga mencapai 376.529 kasus atau meningkat 14,07 persen. Data tersebut merupakan kompilasi dari 97 lembaga, termasuk lembaga layanan pemerintah, organisasi masyarakat, serta institusi penegak hukum.
CATAHU 2025 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan individual, melainkan masalah struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender.
Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan dan laporan kasus yang diterima, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak tercatat, yakni sebanyak 22.848 kasus.
Selanjutnya, terdapat 15.727 kasus kekerasan psikis, 14.126 kasus kekerasan fisik, dan 5.942 kasus kekerasan ekonomi. Jika dilihat berdasarkan ranahnya, kekerasan seksual mendominasi kasus di ranah publik dengan 2.050 kasus. Sementara itu, kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak tercatat di ranah personal dengan 2.315 kasus.
Data pengaduan Komnas Perempuan juga memperlihatkan bahwa kasus KBGtP paling banyak berasal dari ranah personal sebanyak 2.067 kasus, disusul ranah publik sebanyak 1.489 kasus, dan ranah negara sebanyak 126 kasus.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, ruang publik, hingga institusi negara.
Salah satu temuan yang relevan dengan kasus dugaan perkosaan Bupati Kupang adalah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah negara. Dalam CATAHU 2025, tercatat 371 kasus KBGtP di ranah negara, yang terdiri dari 126 kasus pengaduan Komnas Perempuan dan 245 kasus dari lembaga layanan.
Dari data tersebut, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik tercatat sebanyak 30 kasus. Selain itu, terdapat 58 kasus yang dialami Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), 20 kasus konflik agraria dan tata ruang, serta 21 kasus kebijakan diskriminatif.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi dalam relasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas. Dalam konteks tersebut, dugaan penyalahgunaan jabatan untuk melakukan kekerasan seksual menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama karena pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak warga negara.
(Djanti Virantika)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.