Permasalahan Sampah di Kawasan Pariwisata Harus Jadi Perhatian Bersama
CHAIRPERSON Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB) Monica Oudang mengatakan bahwa permasalahan sampah di Indonesia terutama di kawasan pariwisata sangat kompleks, sehingga harus menjadi perhatian bersama mulai dari pemerintah, swasta, komunitas hingga masyarakat.
"Banyak sekali belajar dari berbagai pihak pihak-pihak yang bersemangat dalam membuat perubahan, dan kami sendiri ikut melihat beragam hambatan, maupun bermacam solusi yang dihasilkan oleh mereka untuk mengatasinya (sampah)," katanya dalam Diskusi “Bebas Hambatan Menuju Bebas Sampah: Akselerasikan Inovasimu lewat CCE 2.0 secara virtual, Rabu (15/02/2023).
Ia menyebut, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks terhadap sampah, maka dibutuhkan beberapa komponen yang sangat penting. Pertama, perubahan pola pikir dan perilaku di masyarakat; Kedua adalah gabungan kekuatan pendekatan ke masyarakat dan teknologi, guna memudahkan dan mempercepat penyelesaiannya.
BACA JUGA:Angela Tanoesoedibjo Beberkan Strategi Kemenparekraf Menangani Masalah Sampah di Kawasan Pariwisata
Ketiga adalah ownership atau kepemilikan di level masyarakat dan pemerintah lokal. Di mana hal ini agar solusi bisa dijalankan jangka panjang, dan bisa dikembangkan. Oleh karenanya, solusi yang dihasilkan ini bukan hanya pendek, tetapi dapat menjadi solusi jangka panjang dan tidak hanya dihasilkan oleh satu organisasi saja.
"Kami berusaha menciptakan solusi berbasis ekosistem, di mana inovasi itu lahir dari kolaborasi antar sektor untuk menyelesaikan masalah secara sistemik," ujarnya.
Penyelesaian yang dimaksud, kata dia ada tiga, yaitu pertama lengkap bagaimana pihaknya bersatu, bisa berkumpul dengan kekuatan dari pihak yang memiliki peran dan keahlian berbeda.
Kedua adalah tingkatan bagaimana pihaknya melebur, membangun serta kolaborasi yang bermakna. Dimulai dari mendorong pengembangan solusi yang transformatif.
BACA JUGA:Angela Tanoesoedibjo Dukung Inovasi Pengelolaan Sampah di Kawasan Pariwisata
Ketiga yaitu skill up. Bagaimana bisa berkembang melalui pilot project dengan ciri-ciri yang terlibat untuk mendapatkan pendanaan, serta mewujudkan ide menjadi dampak yang nyata.
"Kami mengembangkan apa yang kami lakukan sebelumnya. kali ini kami berfokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah melalui penerapan ekonomi circular di kawasan pariwisata nasional," terangnya.
Sementara itu, wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menambahkan, Kemenparekraf telah diamanati empat tugas di dalamnya. Pertama, harus menyusun sop; Kedua, implementasi sop; Ketiga pembentukan unit pengelolaan sampah; dan keempat pemberian reward serta punishment kepada pemerintah daerah (pemda) pengelola masyarakat atas akan pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari.
Kemudian pada 2020, Kemenparekraf juga telah mengeluarkan Permen Parekraf nomor 5 tahun 2020, tentang pedoman pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari. Serta telah dilengkapi dengan teknis sopnya dan aturan lainnya.
"Kami lanjutkan lagi dengan berbagai program pendampingan, sop pengelolaan sampah plastik lintas kementerian dan lembaga. Serta dengan seluruh pemangku kepentingan di beberapa destinasi wisata bahari, di 6 titik di daerah Bali, Bajo dan Toba," pungkasnya.
(Salman Mardira)
