Selama PSBB Laporan Kasus KDRT Turun
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diperlukan upaya komprehensif. Selain itu juga memastikan pelayanan pelaporan kasus KDRT saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak mengalami hambatan.
Data Simfoni PPA per 3 Juni 2020 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan KDRT sesudah Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana (PPSKTDB) sejak 29 Februari sampai 3 Juni 2020 yaitu 499 kasus KtP dan 319 KDRT dibanding periode sebelumnya 1 Januari sampai 28 Februari 2020, yaitu 979 kasus KtP dan 589 KDRT.
Ini berarti ada penurunan laju pertambahan dari 17 kasus KtP per hari menjadi 5 kasus per hari, sementara kasus KDRT dari 10 kasus per hari menjadi 3 kasus per hari.
Sementara data Simfoni PPA periode 1 Januari sampai 3 Juni 2019 adalah 3.879 kasus KtP dan 2.546 KDRT dibandingkan data periode yang sama tahun 2020 yaitu 1.478 kasus KtP dan 908 KDRT menunjukkan penurunan kasus KtP sekitar 62% dan 64% untuk KDRT.
Vennetia menambahkan, walaupun data tersebut menunjukkan penurunan laju pertambahan KDRT sampai 70% dan selisih jumlah kasus sampai 60% dari masa sesudah PPSKTDB dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun situasi ini belum dapat dikatakan menggembirakan.
“Besar dugaan bahwa tingkat KDRT masih sama banyaknya dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi karena dampak kebijakan work from home (WFH) dan PSBB yang membuat perempuan korban kekerasan dapat saja kehilangan akses untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya," terang Vennetia.
