Ramai Jastip Obat-obatan, Wamenkes: Ilegal dan Tak Bisa Dipertanggungjawabkan!

KEMENTERIAN Kesehatan RI, tengah menyoroti isu ramainya jasa titip obat-obatan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini.

Isu ini dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2023 yang digelar hari ini.

“Kata teman-teman ya, di Sumatera Utara ada jastip beli obat, “ kata Menkes Budi, dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Maraknya jasa titip obat-obatan di masyarakat saat ini, ditegaskan lagi oleh Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dante Saksono Harbuwono merupakan termasuk tindakan yang ilegal.

"Harusnya enggak boleh, itu ilegal karena tidak kena pajak. Biasanya jastip itu, untuk obat yang harganya mahal, seperti penyakit kanker dan sebagainya,” ujar Prof Dante dalam Konferensi Pers Rakerkesnas 2023 di Gedung Kementerian Kesehatan, Kamis (23/2/2022)

(Foto: Shutterstock) 

Ia menegaskan, Kemenkes tengah berupaya mengatasi masalah maraknya jastip obat ini.

Jadi obat-obat jastip itu masih kami benahi ya,” imbuhnya.

Selain termasuk tindakan ilegal, Dante mengingatkan masyarakat bahwasanya obat-obatan yang diperjual belikan lewat jasa titip tersebut sejatinya tak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab kandungan di dalam obat dengan merk sama, menurut Prof Dante bisa berbeda.

"Itu tak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun obatnya merk sama tapi mutu atau campuran bisa berbeda,” kata Wamenkes Dante lagi.

Sebagai contoh, Dante meng-highlight kasus gagal ginjal akut akibat produk obat teremar. Belajar dari kasus ini, jika jastip obat berlaku, maka peluang terjadinya keracunan akan obat bisa semakin besar.

“Contohnya kasus GGA, obat sama-sama Paracetamol, namun ada kandungan berbeda dan tak bisa dipertanggungjawabkan secara medis," tegasnya singkat.

 BACA JUGA:Menkes Budi Singgung Ramainya Praktik Jastip Obat

BACA JUGA:Studi Temukan Pengobatan Baru untuk Cegah Gigi Berlubang, Lebih Mudah dan Efektif!

(Rizky Pradita Ananda)