Penanganan Malaria Perlu Pendekatan Baru, Tak Cukup Hanya Mengandalkan Pengobatan
JAKARTA – Upaya penanganan malaria di Indonesia dinilai perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Selain pengobatan dan layanan kesehatan, pengendalian penyakit ini juga membutuhkan pengawasan vektor, modifikasi lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penularan, terutama di wilayah endemik seperti Papua.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI), Boyke Arie Pahlevi, mengatakan penanganan malaria saat ini memerlukan paradigma baru yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menyasar sumber penularan penyakit.
Menurut Boyke, pelibatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta teknologi digital dapat memperkuat pelaksanaan pengendalian vektor di lapangan.
“Penanganan malaria membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari surveilans vektor penyakit, modifikasi lingkungan, hingga kolaborasi berbagai pihak untuk mencegah penularan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengendalian vektor dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis sains dan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, UMKM dapat berkontribusi melalui budidaya tanaman yang memiliki sifat pengendali hama maupun pengembangan ikan pemakan jentik nyamuk. Dari sektor ekonomi kreatif, inovasi berupa produk aromaterapi antinyamuk juga dinilai berpotensi mendukung upaya pencegahan.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk mendukung pemantauan data secara real time sehingga respons terhadap potensi penyebaran malaria dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Kasus Malaria di Indonesia
Data APJIPMI menunjukkan kasus malaria di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Pada tahun terakhir, jumlah kasus nasional tercatat mencapai 706.297 kasus. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, yang menyumbang lebih dari 90 persen dari total kasus nasional.
Besarnya jumlah kasus membuat pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian malaria. Pada 2025, anggaran penanganan malaria tercatat mencapai Rp530 miliar, termasuk untuk pengadaan kelambu dan program pencegahan lainnya.
APJIPMI mendorong agar penggunaan anggaran tersebut difokuskan secara efektif pada kegiatan pencegahan dan pengendalian vektor penyakit. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah Larva Source Management, yakni strategi pengendalian yang berfokus pada pengawasan vektor dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Pendekatan ini bertujuan memetakan wilayah reseptif, memahami pola penularan, serta merancang langkah pengendalian yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah wabah sekaligus mendukung target eliminasi malaria,” kata Boyke.
Salah satu contoh penerapan pendekatan tersebut dapat ditemukan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. PT Freeport Indonesia telah menjalankan program pengendalian malaria sejak awal 1990-an untuk melindungi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitar dari risiko penularan.
Perwakilan PT Freeport Indonesia, Daniel Perwira, mengatakan program tersebut awalnya ditujukan untuk melindungi lingkungan kerja perusahaan. Namun seiring waktu, cakupan program diperluas hingga menjangkau masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Program yang kami lakukan kemudian berkembang untuk mendukung pengendalian malaria di masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut mencakup pelaksanaan berbagai program di kampung-kampung sekitar wilayah operasi perusahaan yang bertujuan menurunkan angka kasus malaria. Menurut Daniel, sinergi antara sektor swasta dan pemerintah terus berkembang hingga saat ini.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika juga telah membangun pusat pengendalian malaria atau Malaria Center yang menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung upaya eliminasi malaria.
Pemerintah daerah menargetkan eliminasi malaria dapat tercapai pada 2030, sejalan dengan target nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Selain di Timika, program pengendalian malaria juga diterapkan di Kuala Kencana, kawasan pendukung operasional PT Freeport Indonesia seluas sekitar 17.000 hektare. Meski berada di tengah wilayah yang masih endemik malaria, kawasan tersebut kini berhasil mempertahankan kondisi bebas malaria melalui pengendalian yang dilakukan secara konsisten.
“Pendekatannya sederhana, tetapi dijalankan secara berkelanjutan. Karena itu, wilayah ini dapat mempertahankan kondisi bebas malaria meskipun dikelilingi daerah endemik,” ujar Daniel.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.
