BPJS Kesehatan Bakal Perluas JKN hingga Desa, Cegah Warga Miskin Kesulitan Berobat
JAKARTA - BPJS Kesehatan menggandeng beberapa kementerian untuk menekan risiko masyarakat jatuh miskin akibat biaya kesehatan. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Selasa (7/4/2026).
Sejumlah kementerian yang digandeng BPJS Kesehatan, di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Koperasi. Hal ini bertujuan untuk memperluas perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke tingkat desa.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar perluasan program, tetapi juga bagian dari upaya mencegah masyarakat terjerat kemiskinan akibat biaya berobat.
“Yang terpenting, jangan sampai ada masyarakat yang jatuh miskin karena biaya berobat,” ujarnya.
Menurutnya, jaminan kesehatan yang merata menjadi kunci agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan tanpa tekanan finansial, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Nantinya, program JKN didorong menjangkau lebih dalam hingga ke desa-desa.
Tak hanya itu, JKN juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan koperasi dan program pemerintah lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini untuk memastikan perlindungan kesehatan tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah.
“Program JKN ini harus bisa dirasakan sampai ke desa-desa,” jelas Pujo.
Sebagai informasi, cakupan kepesertaan JKN saat ini telah mencapai sekitar 98 persen penduduk Indonesia. Artinya, hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap perlindungan jaminan kesehatan nasional.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.
