Banyak Kasus Kekerasan Anak, Kak Seto: Kadang Kita Kewalahan
JAKARTA – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi mengakui banyaknya kasus kekerasan hingga penelantaran anak di Ibu Kota turut meringankan pekerjaan dari LPAI Pusat.
Hal itu disampaikan usai menghadiri Pelantikan Pengurus Baru LPAI Jakarta periode 2025–2030 di kawasan PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Kasus di Jakarta cukup banyak dan kadang-kadang kita kewalahan, padahal kita juga menangani kasus-kasus di Papua, di Maluku, di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi kami merasa sangat terbantu dan ini mungkin salah satu kepengurusan yang jelas dan paling lengkap dibandingkan beberapa daerah yang lain," ujar Kak Seto, Kamis (7/8/2025).
"Saya optimistis bahwa ini akan banyak membantu dan juga memperkuat LPAI Pusat yang selama ini juga banyak ditarik dalam kegiatan-kegiatan untuk wilayah di LPAI Jakarta," tambahnya.
Sementara itu, Penasihat LPAI Jakarta, Irjen Rinny Wowor menekankan pihaknya juga akan memberikan perlindungan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapat lingkungan aman dan ramah anak. Ia juga akan mendukung penuh program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga sekolah rakyat.
"Kami selaku pengurus LPAI wilayah Jakarta yang baru bertekad melakukan deklarasi moral dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan lingkungan aman dan ramah anak. Juga mereka dapat pendidikan, kesempatan tumbuh-kembang, sehingga diharapkan program-program pemerintah berkaitan MBG, CKG, dan sekolah rakyat gratis itu dapat bersatu-padu dalam melindungi anak sejak dini," ujar Rinny.
Ketua LPAI Jakarta, Kasandra Putranto menekankan bahwa pihaknya mengedepankan pencegahan hingga rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban. Selain itu, LPAI Jakarta juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus anak tersebut.
"Sosialisasi, advokasi, prevensi pencegahan. Kami menyediakan hotline pengaduan, pengaduan kami menyiapkan asesmen yang diperlukan, pendampingannya, dan tentu program rehabilitasi. Kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan kami pengurus ini beragam—ada yang berlatar belakang penasihat hukum, psikolog forensik, dan ada komunikasi. Diharapkan program kami bisa berjalan dengan lancar dan membutuhkan semua pihak," ucap Kasandra.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
