Ini Kata Pengamat Soal Rencana Penghapusan Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan
RENCANA pemerintah untuk menghapus kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan dan diganti menjadi kelas rawat inap standar (KRIS) belakangan kembali menjadi sorotan.
Menurut Kementerian Kesehatan RI, penghapusan kelas BPJS Kesehatan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Indonesia.
Menanggapi rencana ini, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio memberikan pendapatnya. Menurutnya, kebijakan ini sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian.
“Untungnya, tentu Pemerintah tidak perlu memilah-milah, ruang rumah sakit juga cuma 1 kelas, jadi tidak dipilih-pilih. Ruginya ya gengsi, nanti susah, ya dia harus pake asuransi ini sendiri yang swasta,” ujar Agus, saat dihubungi MNC Portal.
“Tapi itu memudahkan BPJS dan Pemerintah untuk mengontrol pelayanannya BPJS karena satu kelas. Dan di rumah sakit juga dimudahkan,” lanjutnya.
Agus melanjutkan, penghapusan kelas BPJS tersebut menurutnya tidak akan berpengaruh dan mengurangi layanan kepada peserta BPJS. Justru, semuanya akan mendapatkan pelayanan yang sama seperti standar kelas 1 di BPJS.
Hanya saja, dalam hal ini, ia menilai, wacana ini nantinya akan menimbulkan permasalahan gengsi pada para peserta kelas 1 BPJS. Agus menyebut, penghapusan beberapa kelas BPJS ini akan membuat mereka merasa percuma menggunakan BPJS jika ditempatkan dalam satu kelas yang sama.
“Untuk yang kelas 3 ya standarnya kan naik, cuma yang kelas 1 mungkin dia gengsi dirawat di tempat yang sama. Ya dia bisa bayar sendiri. Kan bisa di top up itu. Kan boleh di top up,” ungkapnya.
BACA JUGA:Rawat Inap Cuma 3 Hari, Ini Tanggapan Dirut BPJS Kesehatan
“Pelayanannya sama. Tidak beda-beda karena nggak ada kelas, obatnya sama. Semua standarnya sama. Ruang perawatannya sama, kalau disitu ada sofa, semuanya ya ada sofa. Kalau nggak ada ya nggak ada,” lanjutnya.
