TES PCR Covid-19 masih menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Beberapa suara lantang mengutarakan bahwa tes tersebut amat mencekik rakyat dengan harga yang belum bisa dikatakan murah.
Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, dr Eva Sri Diana Chaniago bahkan sampai turun ke jalan. Berharap pemerintah mendengar aspirasinya bahwa PCR seharusnya digratiskan untuk rakyat.
Suara yang sama juga dilontarkan Profesor Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang mana menurutnya tes PCR dengan harga Rp300 ribu masih dirasa berat bagi sebagian masyarakat. Ia pun amat berharap kepada pemerintah untuk memberikan subsidi untuk tes PCR.

Pembahasan mengenai tes PCR pun dikupas tuntas di Polemik Trijaya hari ini mengangkat tema 'Ribut-Ribut PCR', Sabtu (30/10/2021). Dalam diskusi itu, dihadirkan beberapa tokoh yang suaranya tentu akan memberi pengaruh pada pemerintah maupun masyarakat.
Diterangkan Robert Endi Jaweng, Unsur Pimpinan Ombudsman RI, tes PCR itu termasuk dalam barang publik, bukan barang private. Artinya, ketika itu barang publik, seyogyanya ada peran negara di sana untuk mensubsidi.
"Kalau barang publik, pemerintah harus memperhatikan kemampuan membayar masyarakat. Jika kemudian ada sebagian masyarakat tidak dalam kemampuan yang optimal, maka negara masuk lewat subsidi. Jadi, barang publik murni ini digratiskan seperti program vaksinasi Covid-19," kata Robert.