Peneliti: Tak Perlu Buru-Buru Menghentikan PPKM Darurat, Mengapa?
INDONESIA sedang menghadapi gelombang kedua Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 ini mendorong pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.
Peneliti surveilans penyakit dan biostatistik Dr. Iqbal Ridzi Fahdri Elyazar di Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) mengatakan, diperlukan alternatif mengendalikan Covid-19. Ini dilakukan dengan tidak mengakhiri PPKM Darurat secara terburu-buru, dengan asumsi bahwa kasus akan segera turun karena masyarakat sudah melakukan vaksinasi, itu merupakan hal berbahaya yang harus dihindari.
“Terburu-buru untuk mengakhiri PPKM Darurat dengan asumsi kondisi sudah terkendali serta masyarakat sudah menerima vaksin itu sangat berbahaya. Intinya, selama PPKM darurat selama 2 minggu itu tidak cukup, butuhnya waktu lebih lama sekitar 1 bulan dengan perketat dan disiplin," ungkap Dr. Iqbal kemarin.
PPKM yang terlalu sebentar menimbulkan banyak kekurangan di antaranya tidak semua orang divaksin. Selain itu, vaksin tidak 100 persen bekerja untuk memproteksi penularan.
Maka yang terjadi dampaknya adalah penularan terjadi kembali di masyarakat bahkan menuai efek yang parah jika PPKM buru-buru dihentikan.
Pentingnya momentum dari PPKM Darurat yakni mengingatkan kembali warga tentang perlindungan pribadi dengan memakai masker, vaksinasi, cuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas keluar rumah, melakukan isolasi mandiri secara benar dan ketat serta jaga kesehatan mental.
“Jangan tanggung-tenggung, kita harus bersikap tegas. Jika tanggung-tanggung maka maka kita akan kehilangan dampak dari upaya pembatasan mobilitas. Jaga kesehatan mental dan hindari kerumunan," pungkasnya.
(Dyah Ratna Meta Novia)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.
