DI SAAT masyarakat dilarang mudik, pemerintah justru membolehkan tempat-tempat wisata dibuka. Harapannya masyarakat yang tidak mudik dapat menikmati wahana wisata tanpa perlu pulang kampung.
Kebijakan membuka pariwisata ini jelas dianggap kontradiktif, oleh sebagian orang karena rasanya bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang lain, terutama larangan mudik.
“Kebijakan untuk meniadakan mudik diambil karna kita ingin mengurangi angka Covid-19 dalam bingkai PPKM skala mikro. Nah didalam PPKM skala mikro tentunya mengacu kepada kebijakan dari pemerintah daerah setempat bagaimana dalam mengatur kegiatan masyarakat," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.
Baca juga: Pengelola Candi Borobudur Minta Tambahan Kuota Pengunjung Jadi 10 Ribu
Sandiaga meyakini bahwa pariwisata bukanlah bagian dari masalah, justru bagian daripada solusi kita keluar dari pandemi, karena pada pembukaan sektor pariwisata yang akan dijalankan nanti juga harus memenuhi unsur CHSE, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yaitu harus memakai makser, menjaga jarak, dan harus ada tempat untuk mencuci tangan.
Hal senada disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang berencana tidak membuka semua destinasi wisata selama masa lebaran. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, amat sulit mengendalikan protokol kesehatan terhadap wisatawan.
"Pengalaman tahun baru dan lebaran tahun lalu, berbaur wisatawan domestik dan luar banten itu mereka berkumpul, agak sulit kita menata protokol kesehatan. Seminggu setelah aktivitas wisata itu, kasus Covid-19 naik tajam," kata Wahidin.
(Rizka Diputra)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.