Lebih Banyak Dampak Negatifnya, Begini Langkah KPPA Tekan Angka Perkawinan Anak
Angka pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia perlu mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan peringkat, Indonesia berada di urutan ketujuh dunia dan kedua di ASEAN. Tentu ini bukan prestasi yang patut dibanggakan.
Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin, pemda harus turut andil dalam memerangi perkawinan anak di daerahnya. Dia memberikan contoh di Yogyakarta yang angka perkawinan anaknya cukup rendah. Sebutan Kota Pelajar mendorong pemda untuk mempromosikan jika pendidikan di atas segalanya.
"Yogyakarta itu kunci utama perkawinan anaknya rendah ada di pendidikan karena anak bersekolah maka otomatis tidak kawin. Memang dulu sempat ada pemikiran jika perempuan tempatnya di dapur saja, sama seperti budaya Jawa pada umumnya. Tapi promosi dari pemda membuat keluarga menyadari pentingnya pendidikan sehingga pola pikir itu sudah berubah," terang Lenny.
Ditemui Okezone dalam Media Talk 'Peran Pemerintah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Anak' di Jakarta baru-baru ini, Lenny mengatakan KemenPPA terus berupaya mengadvokasi pemda agar bersama-sama menekan angka perkawinan anak. Menurutnya, setelah pemimpin daerah melihat data dan fakta tentang perkawinan anak, mulai banyak yang melakukan inisiatif untuk mengambil langkah afirmatif.
