Guys, Ingat Ya Uji Keperawanan Ternyata Bentuk Diskriminasi Paling Purba

Psikolog Bantah Isu Keperawanan sebagai Penyebab Tingginya Perkawinan

Psikolog yang juga penggiat masalah anak, perempuan dan keluarga, Ratih Ibrahim, juga menentang keras jika diasumsikan bahwa keperawanan terkait dengan tingginya tingkat perceraian.

“Perempuan yang akan menikah harus diperiksa terlebih dulu masih perawan atau tidak. Ini tidak ada relevansinya sama sekali. Apa sih hubungannya? Yang jelas ini pendapat yang konyol, absurd dan bahkan kurang ajar karena menempatkan perempuan sebagai obyek yang patut ditimpakan jika terjadi perceraian dalam keluarga. Padahal jika ingin jujur, penyebab perceraian itu sangat banyak. Tidak adil jika menimpakannya hanya pada satu pihak saja, khususnya perempuan,” tegas Ratih.

(Baca Juga: Tips Lewati Malam Pertama untuk si Perawan)

Negara Diminta Tidak Intervensi Urusan Privat

Sementara sosiolog di Universitas Gajah Mada, Dr. Arie Sujito, lebih menyorot pada intervensi negara terhadap urusan privat.

“Saya kira kita itu harus punya porsi soal mana yang urusan privat dan mana yang publik. Negara tidak bisa intervensi terlalu jauh urusan-urusan yang sifatnya privat, sebagaimana isu keperawanan yang diangkat untuk kebutuhan tertentu. Ini tidak tepat karena sesungguhnya kita tahu persis bahwa bagi masyarakat di Indonesia, ini merupakan domainnya privat dan jika dibuka dan diumumkan ke publik maka sudah menyalahi. Negara seharusnya tidak mencampuri urusan seperti ini,” ujar Arie.

Usul uji keperawanan ini bukan hal baru. Dua tahun lalu isu ini juga mengemuka ketika Human Rights Watch menulis di laporannya bahwa polisi menggunakan uji keperawanan terhadap mereka yang ingin menjadi polisi wanita atau perempuan yang ingin menikah dengan personil militer.