Prevalensi Stunting di Sumatera Utara Memprihatinkan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga bersama Kepala BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Hasto Wardoyo, tengah mencanangkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Bebas Stunting wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bertemakan 'Bebas Stunting' dipilih berdasarkan kondisi prevalensi stunting di Sumatera Utara menurut Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021. Di mana angka yang terlihat cukup memprihatinkan. Tercatat 13 dari 33 kabupaten/kota berstatus “merah” yakni memiliki prevalensi stunting di atas angka 30 persen.

 

Menteri Bintang mengatakan, jumlah penduduk perempuan di Sumatera Utara mencapai 50,1 persen dan anak mencapai 35,64 persen dari total jumlah penduduk. Menurutnya mereka adalah potensi besar sumber daya manusia di Sumut, sehingga diperlukan adanya tindakan preventif untuk menghindarkan anak-anak dari kondisi stunting, dan kaum perempuannya bisa memberikan gizi yang seimbang.

"Berdasar Studi Status Gizi Indonesia 2021 prevalensi stunting di Sumatera Utara di atas angka 30 persen. Hal ini yang masih terus kita upayakan pencegahannya," katanya dalam keterangan resminya.

Semenatar DRPPA adalah salah satu strategi untuk menjawab tantangan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat akar rumput.

Menurut Menteri Bintang, meski kini sudah banyak kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun disayangkan perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. Serta mendapatkan stigma dan rentan menjadi korban.

“Seluruh perangkat yang ada di desa, khususnya perempuan dan anak perlu terlibat mengembangkan desa menuju DRPPA. Sebagai pihak yang merasakan langsung hambatan-hambatan yang selama ini harus dihadapi, perempuan dan anak tentunya juga menjadi pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit jurang ketimpangan yang ada," tuturnya.

 BACA JUGA:Banyak Konsumsi Ikan, Angka Stunting Terus Menurun

Melalui kesempatan ini Bintang berharap, pemerintah Sumatera Utara untuk bisa mengawasi dan memastikan strategi DRPPA berjalan seperti yang kita harapkan.

(Dyah Ratna Meta Novia)