Tarif Retribusi Pariwisata Kintamani Turun, Wisatawan Lokal Bali Cuma Rp10.000

Bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini mengatakan penyesuaian tarif berdasarkan hasil rapat besar yang dilakukan dengan stake holder kepariwisataan, tokoh masyarakat, tokoh spiritual pada 20 April lalu.

Menurut Bupati, selama pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah melakukan relaksasi. Selama dua tahun dilakukan relaksasi tersebut. Diakui di Kintamani mulai ada pertumbuhan, dan untuk percepatan pertumbuhan dilakukan langkah penyesuaian.

"Dengan penyesuaian tarif, wisawatan lokal Bali dan luar Bali semakin ramai berdatangan," sebutnya.

Disinggung untuk bedakan pengunjung lokal Bali dengan pengunjung pengunjung domestik, kata Bupati Sedana Arta, teknisnya pengunjung lokal Bali dapat menunjukan KTP.

Pihaknya berharap dengan dilakukan penyesuaian ini dapat mendatangkan tamu yang lebih besar lagi. Tentu lebih banyak datang wisatawan lokal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut mantan anggota DPRD Bali ini, jika penyesuaian tarif sudah melalui penghitungan. Meski dilakukan penyesuaian pihaknya optimis target PAD dari sektor pariwisata dapat terealisasi.

”Penyesuaian tarif hanya berlaku di kawasan Kintamani,” ungkapnya.

Retribusi yang masuk sebagai PAD ini nantinya akan dikembalikan ke masyarakat. Pendapatan dari retribusi maupun pajak dimanfaatkan untuk pembangunan di Bangli.

Bupati Sedana Arta menyampaikan beberapa program yang akan dikerjakan untuk penataan di kawasan Kintamani. Seperti penataan kawasan Penelokan, goa Jepang maupun pedestrian dari Penelokan-Tunon yang jaraknya 4,3 kilometer.

"Proses sudah berjalan, tahun ini kawasan di Kintamani akan lebih bagus dan representatif," ujarnya.

Tidak dipungkiri saat ini pungutan retribusi masih dilakukan di pinggir jalan. Nantinya akan dibangun loket khusus sehingga pungutan tidak di jalan lagi.

"Kami sudah punya design. Untuk lokasi pembangunan masih dicarikan lahan. Karena ada lahan masyarakat, seperti apa sistemnya apa sewa atau bagaimana, masih akan kami bicarakan," tandasnya.

Disampaikan pula terkait rencana Penelokan hanya sebagai jalur Pariwisata, Gubernur Bali telah menyetujui pengalihan status jalan tersebut. Dengan begitu untuk pariwisata akan ada jalur sendiri. Akses masyarakat untuk ke kabupaten lainya seperti Buleleng dapat melalui jalur lain seperti Bayung Gede.

Disisi lain, Ketua PHRI Bangli, I Ketut Mardjana menyampaikan apresiasi atas sikap akomodatif Bupati dan Pemkab Bangli atas keluhan masyarakat pariwisata terhadap besaran tarif retribusi memasuki kawasan Kintamani. Pihaknya mengklaim telah bersurat kepada Bupati atas banyaknya aspirasi yang masuk. Kemudian setelah dilakukan pertemuan belum lama ini akhirnya disepakati untuk dilakukan penyesuaian tarif retribusi.

"Sekarang wisawatan dibagi menjadi tiga, mancanegara, domestik nusantara dan lokal Bali," sebut mantan Dirut PT POS ini.

(Kurniawati Hasjanah)