Jika Rakyat Tak Mau Vaksin Booster karena Bayar, Epidemiolog UI: Pemerintah Mau Disalahkan?

JIKA sesuai rencana, maka pemberian vaksin booster akan dilakukan pada Rabu 12 Januari 2022. Pada tahap awal, vaksin booster ini akan diberikan pada lansia dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Vaksinasi booster ini pun gratis bagi kelompok lansia sebagai kelompok rentan. Tapi, di luar itu masyarakat umum kemungkinan bisa saja dikenai tariff tertentu untuk masing-masing jenis dan merek vaksin yang ada.

Epidemiolog UI, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan jika vaksin booster ini harus berbayar, maka bukan tidak mungkin mereka malah menolak. Menurutnya, jika pada akhirnya rakyat Indonesia menolak vaksin booster karena berbayar, maka itu adalah kesalahan pemerintah pusat.

“Jadi menurut saya, pemerintah harus mensecure dulu, wabahnya sudah selesai atau belum. Kalau wabahnya belum selesai, kalau masyarakat menolak membayar itu salah pemerintah, pemerintah mau disalahkan atau tidak?” ujar Tri, seperti dikutip dari siaran langsung iNews Siang, Selasa (11/1/2022).

Tri menambahkan, kondisi pandemi Covid-19 saat ini sudah membuat rakyat menderita. Mengingat karena pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Vaksinasi booster yang berbayar, akan hanya menambah beban ekonomi. “Sudah harga-harga naik, rakyat banyak yang dirumahkan, kontraknya dilepas, banyak yang tak bekerja sekarang,” tambahnya.

Ia menegaskan, semestinya pemerintah memprioritaskan untuk membiayai rakyatnya terlebih dahulu ketimbang kepentingan lain. Oleh karena itu, beberapa proyek seperti pembangunan ibu kota yang baru bisa ditunda sampai semua stabil.

“Jadi pemerintah menanggung banyak biaya, harus diprioritaskan sebenarnya. Jadi membangun ibu kota negara menurut saya kurang prioritas dibanding menolong rakyatnya,” pungkas Tri.