MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BIASANYA dalam sebuah pemerintahan diminta adanya kehdiran para perempuan. Tapi, di Paris perempuan yang berada dalam pemerintahan terlalu banyak.
Akibatnya, paris pun dijatuhi hukuman denda. Mengutip Newser, Paris diberitakan didenda USD110 ribu atau sekira Rp1,5 miliar karena dinilai terlalu banyak menerima perempuan untuk duduk di posisi senior pemerintahan pada 2018, dengan rasio 11 orang perempuan dan 5 orang pria.
Meski harus membayar denda, seperti laporan NPR, namun Walikota Paris, Anne Hidalgo mengaku ia dengan senang hati membayarkan denda tersebut. Bahkan ia mengatakan, dirinya langsung bersama para perempuan lain yang ada di pemerintahannya lah yang akan mengirimkan cek uang tersebut ke Kementerian Layanan Umum.
Sekadar informasi, dalam aturan di kota Paris mensyaratkan bahwa setidaknya 40% dari posisi pemerintah itu diisi untuk setiap jenis kelamin, meskipun lewat adanya waiver atau pelepasan secara sukarela dari beberapa hak atau hak istimewa. Denda pun akan dibatalkan jika pegawai baru tidak menyebabkan ketidakseimbangan gender secara keseluruhan.
Terkait masalah ini, kepada Paris Council, Anne menyebutkan Paris masih punya banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan isu masalah ketidakseimbagan gender, yang mana selama ini memang masih lebih memihak kepada kaum pria.
"Kita harus gencar mempromosikan kaum perempuan dengan tekad dan semangat, karena penundaan di di Prancis manapun masih sangat besar. Jadi, untuk mempromosikan dan bisa mencapai keseimbangan di suatu hari nanti, kami harus mempercepat tempo dan memastikan bahwa dalam nominasi ada lebih banyak perempuan daripada pria," jelas Anne.
Sejauh ini, diketahui ada 47% perempuan menempati posisi senior di pemerintahan Paris, dan dibayar 6% lebih rendah daripada pegawai pria. Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Walikota Anne menyebut sebetulnya hukuman denda ini adalah hal yang tidak masuk akal, tidak adil, tidak bertanggung jawab dan berbahaya.
(Martin Bagya Kertiyasa)