Selamatkan Tor-tor, Sikap Pemerintah Hanya Reaktif

JAKARTA -  Munculnya kontroversi atas klaim budaya Mandailing oleh Malaysia membuktikan bahwa Pemerintah tak miliki desain yang jelas terhadap strategi kebudayaan Nasional. Pemerintah cenderung reaktif terhadap klaim budaya oleh negara lain.

“Jika ada sebuah negara mengklaim sebuah produk kebudayaan, baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan Nasional, barulah Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan yang seolah-olah berpihak pada upaya mengembangkan kebudayaan daerah atau nasional,” kata Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR RI, seperti keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (22/6/2012).

Menurut Raihan, kasus-kasus klaim Malaysia sebelumnya yang pernah muncul, seperti Reog Ponorogo dan Angklung, serta lagu "Rasa sayange" adalah wujud lain masih reaktifnya Pemerintah dalam mengembangkan dan melindungi aset budaya bangsa. Menurutnya, kalaupun Pemerintah telah melakukan pencatatan yang berisi Warisan Budaya Nasional (Warbudnas), itu harus ditindaklanjuti dengan pengembangan dan perlindungannya ke tengah masyarakat, bahkan menyebarluaskannya ke masyarakat internasional.

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mendesak Pemerintah membuat sebuah strategi kebudayaan Nasional yang ditopang secara kokoh oleh kebudayaan daerah. Caranya, membuat undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan Nasional.

“Disayangkan sekali, belum ada peraturan berupa undang-undang yang menjadi dasar kebijakan pengembangan kebudayaan Nasional. Padahal, kebudayaan Nasional yang ditopang oleh kebudayaan daerah menjadi salah satu identitas nasional," tegasnya.

Raihan juga mendesak Pemerintah untuk melakukan diplomasi budaya ke negara-negara yang secara kultur dan sejarah memiliki kesamaan. "Diplomasi budaya ini penting untuk menyelesaikan problem negara pasca-kolonial yang membuat sekat-sekat geografis negara Nasional sehingga memunculkan klaim-klaim historis dan budaya,” tutup Raihan.

(Fitri Yulianti)