Kasus Anak Down Syndrome Meninggal Diduga Akibat Bullying, Angkie Yudistia Buka Suara
“Jika dugaan perundungan yang berujung pada kematian ini terbukti, maka kita sedang berhadapan dengan kegagalan serius dalam melindungi anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan berlapis,” ucapnya.
Lewat pesannya, Angkie mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh, transparan, dan berkeadilan. Jangan berhenti pada siapa yang melakukan perundungan, tetapi telusuri pula apakah ada pihak yang mengetahui, membiarkan, mengabaikan laporan, atau gagal melakukan tindakan pencegahan.
“Jangan sampai alasan kenakalan anak, sekadar bercanda, atau tidak sengaja digunakan untuk mengecilkan tindakan kekerasan yang dampaknya begitu besar. Namun, kita juga harus memastikan proses hukum dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan hasil penyelidikan, termasuk memastikan hubungan antara dugaan perundungan dan penyebab kematian korban,” katanya.
Ia menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanyaannya, mengapa perlindungan yang dijanjikan dalam undang-undang masih begitu sering gagal dirasakan oleh anak-anak yang paling membutuhkannya?
“Saya ingin menegaskan bahwa inklusi bukan hanya tentang menyediakan akses pendidikan atau memberikan kesempatan kepada anak disabilitas untuk berada di ruang yang sama dengan anak lainnya. Inklusi adalah memastikan mereka aman, diterima, dihormati, dan dilindungi ketika berada di ruang tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus berhenti menganggap perundungan sebagai persoalan sepele. “Kita membutuhkan mekanisme pengaduan yang benar-benar dapat diakses anak disabilitas, pendampingan psikologis, pendidikan empati, serta sistem deteksi dan penanganan kekerasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Angkie.
