Pernah Jadi Ibu Kota Negara Indonesia, Inilah 5 Fakta Menarik Yogyakarta
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru-baru ini menetapkan tanggal 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY. Hari Jadi DIY yang ditegaskan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 yang disahkan hari Rabu (13/3/2024) ini.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X berharap, pengesahan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka lembaran baru sejarah Yogyakarta.
Lantas, apa saja ya fakta menarik alias keistimewaan dari Yogyakarta hingga akhirnya Hari Jadi Kota Pelajar ini disahkan? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Rabu, (13/3/2024).
1. Punya banyak destinasi wisata menarik
Beberapa wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Merapi, Kraton, dan Pantai Selatan. Tapi tahukah Anda, tiga destinasi wisata tersebut ternyata terletak segaris.
Ketiganya saling terhubung jika Anda menarik garis imaginer, terbentang dari Gunung Merapi, Kraton, sampai ke Laut Selatan.
Banyak yang menyebut, garis tersebut merupakan kekuatan mistis besar dan juga melambangkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.
2. Pernah jadi ibu kota negara Indonesia
Mungkin tidak banyak yang mengetahui, bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia. Sejarah mencatat, ibu kota RI pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada 1946. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta dipilih menjadi ibukota negara sejak 17 Agustus 1945.
Pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menghindari serangan Belanda yang menguasai Jakarta pada saat itu. Perpindahan itu dilakukan dengan singkat rapat terbatas.
3. Memakai sistem kerajaan dalam memilih kepala daerah
Salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sistem pemerintahannya yang masih turun-temurun dari kerajaan.
Jika daerah lain menyebutnya dengan Kepala Daerah, maka Yogyakarta punya sebutan lain, yaitu Sultan.
Sultan dipilih berdasarkan keturunan kerajaan dan tidak pernah mengikuti Pilkada serentak seperti daerah-daerah lainnya. Sistem pemerintahannya mengikuti sistem kerajaan, yaitu Kasultananan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.
