Kemenparekraf Gelar Forkomda Perkuat Komunikasi Krisis Sektor Pariwisata di Bali
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Kemenparekraf telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan melalui komunikasi.
“Penguatan substansi panduan sangat diperlukan guna menyusun strategi untuk melindungi citra ekosistem kepariwisataan,” kata dia, mengutip laman Kemenparekraf.
Sementara, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani saat membuka acara Forkomda di Kantor Dinas Pariwisata Bali, berujar bahwa selain bertemu dengan para kepala dinas pariwisata di Bali, Forkomda ini juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk persiapan bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi krisis kepariwisataan dari sisi komunikasi.
“Forkomda ini bertujuan untuk menguji kesiapan dan bentuk strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi krisis di sektor parekraf,” ungkap Dewi.
Menurut dia, penanganan komunikasi krisis di sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai stakeholder parekraf.
(Foto: dok. Kemenprekraf)
Selain melibatkan kolaborasi dari 5 kelompok kerja (pokja) yang ada di Biro Komunikasi Kemenparekraf, juga perlu keterlibatan satuan kerja lainnya baik di level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terutama dalam proses monitoring atau pemantauan sebagai upaya mitigasi.
“Isu krisis dipantau dan dianalisis melalui Crisis Detection Analysis (CDA) untuk menentukan langkah komunikasi yang perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan dałam Buku Panduan Komunikasi Krisis Parekraf,” tuturnya.
Melalui Forkomda ini, Kemenparekraf berharap akan ada koordinasi yang lebih komprehensif agar tercipta satu narasi dari pusat dan daerah dalam menghadapi isu terkait parekraf, yang kemudian dapat dipublikasikan melalui saluran komunikasi masing-masing.
Dewi juga menjelaskan bahwa panduan komunikasi krisis dapat segera diakses melalui Sisparnas dengan alamat laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id agar bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah juga masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis.
Senada, Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo menjelaskan, jika terjadi krisis di sektor pariwisata Indonesia, banyak aspek yang harus diteliti terlebih dahulu ketimbang sekadar menyelesaikan masalah yang tampak.
“Secara umum dibutuhkan collaborative governance untuk mencegah terjadinya kecelakaan pariwisata. Selain itu, tantangan pariwisata lainnya adalah pembangunan manusia untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan pengembangan pariwisata. Forkomda yang berjalan baik merupakan modal awal untuk pembangunan pariwisata dan collaborative governance,” kata Fadjar.
Peserta Forkomda kali ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari para kepala dinas pariwisata tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Bali, Tim Diskominfo Provinsi Bali, serta Tim Humas Provinsi Bali. Turut hadir pula Tim Mores Strategis, perwakilan Direktorat Tata Kelola Destinasi dan perwakilan Direktorat Manajemen Industri Kemenparekraf.
(Rizka Diputra)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.
