Indonesia Jadi Tuan Rumah WHO-SEARN Assembly, Ini Tujuannya
KEPALA BPOM RI, Penny K. Lukito mengatakan, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Health Organization South-East Asia Regulatory Network (WHO-SEARN) Assembly. Di mana Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara aktif mengikuti kegiatan forum ini.
World Health Organization South-East Asia Regulatory Network Assembly digelar pada 24–27 Juli 2023. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan keputusan tertinggi dan bersifat strategis oleh jejaring regulator berdasarkan konsensus anggota SEARN, guna mengadopsi output draft strategy workplan yang dibahas pada working group and steering group.
Selanjutnya forum ini terbentuk dari 11 negara anggota WHO di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.
"Ini bertujuan memperkuat fungsi dan sistem regulatori di negara-negara anggota melalui pertukaran informasi, perkuatan sistem regulatori, konvergensi, dan kolaborasi dalam rangka menjamin akses terhadap produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu," kata Penny dalam keterangan resminya.
Penny mengungkapkan, beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang pentingnya kolaborasi antar-otoritas regulator obat dalam melakukan pengawalan mutu obat, pengembangan dan penegakan standar. Serta pengawasan obat dan produk medis lainnya.
Kemudian nantinya juga dilakukan pembahasan terkait dukungan perkuatan otoritas regulator obat melalui peningkatan kapasitas regulator di semua fungsi regulator obat negara anggota SEARN, termasuk fungsi penyusunan standar dan regulasi, perizinan produk dan sarana, surveilans mutu dan keamanan serta kapasitas laboratorium.
"Pertemuan ini juga akan membahas jenis dan ketentuan dalam berbagi informasi melalui online platform , serta potensi kolaborasinya," terangnya.
BACA JUGA:
"Melalui ini, kami memiliki kemampuan untuk memperkuat kerangka pengawasan obat melalui kolaborasi, berbagi informasi. Serta penyelarasan peraturan dan standar obat yang mengacu pada standar internasional dan prinsip good regulatory practice (GRP)," tambahnya.
BACA JUGA:
Lukito mengungkapkan , bahwa dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat saja tidaklah cukup. Salah satu yang perlu menjadi prioritas adalah memastikan obat-obat tersebut digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.
“Jadi tidak hanya memastikan obat yang aman dan bermutu, tetapi juga penggunaan obat tersebut dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat," terangnya.
(Dyah Ratna Meta Novia)
