Pejabat Dilarang Bukber, Sandiaga Bilang Anggarannya Diberikan ke Fakir Miskin Saja
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan menanggapi larangan buka puasa bersama atau bukber yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung atas arahan dari Presiden Jokowi.
Menurut Sandiaga, larangan bukber tersebut ditujukan untuk kalangan para pejabat pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan untuk masyarakat umum.
BACA JUGA:
"Larangan buka bersama untuk ASN dan pejabat. Kita garis bawahi ya, bahwa ini larangan hanya untuk para Menko, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah dan tidak berlaku bagi masyarakat umum," ujarnya dalam Weely Press Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (27/03/2023).
Sandiaga mengungkapkan larangan bukber bagi kalangan pejabat negara bisa jadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan selama bulan suci Ramadhan.
BACA JUGA:
Artinya, anggaran yang biasanya dipakai buat bukber bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, maupun kaum dhuafa.
"Mari kita berikan kepada yang benar-benar membutuhkan, kaum dhuafa, fakir miskin dan anak yatim yang perlu difasilitasi untuk buka puasa bersama," katanya.
Oleh karena itu dengan demikian, lanjut Sandiaga, larangan buka puasa ini jadi pengingat agar kita terus menjunjung tinggi pola hidup sederhana dan memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat.
"Untuk tugas dan fungsi kita, yaitu pelayanan publik dan kebangkitan ekonomi, serta penciptaan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat kita," terangnya.
Acara buka bersama identik dengan kuliner. Sandiaga juga menjelaskan, saat bulan puasa ada potensi kenaikan omzet yang diperkirakan mencapai 35-45 persen. Untuk itu para UMKM diharapkan bisa menangkap peluang tersebut, sehingga bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk naik kelas.
"Selama bulan Ramadhan ini biasanya akan banyak permintaan terutama produk kuliner seperti kurma, takjil," pungkasnya.
(Salman Mardira)
