GUBERNUR Bali, I Wayan Koster menegaskan bahwa penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 2021 Tahun 2020, sama sekali tidak ada niat untuk menghambat pemulihan pariwisata. Terlebih menyengsarakan masyarakat Pulau Dewata, seperti yang ditudingkan sejumlah oknum melalui media sosial.
"Sebagai gubernur, saya memiliki tanggung jawab secara sakala-niskala (jasmani-rohani) untuk memproteksi kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali," kata Koster saat memberikan penjelasan terkait SE 2021/2020 di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Selasa (22/12/2020).
Menurut dia, SE Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali disusun dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali.
"Di samping itu, tetap memberi ruang aktivitas pariwisata Nusantara yang telah dibuka sejak tanggal 31 Juli 2020," ucapnya.
Baca juga: Bukan Hanya Wisatawan, Sopir Juga Wajib Rapid Antigen saat Masuk Bali
Ia mengakui SE tersebut telah mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, ada yang menyambut positif, tetapi ada juga yang menanggapi dengan pemahaman keliru, bahkan ada oknum dengan sengaja membelokkan ke arah yang menyesatkan.
Dalam SE Nomor 2021 yang telah direvisi diatur ketentuan bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7x24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia.
Selanjutnya bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan.
Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Kemudian, selama masih berada di Bali, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen yang masih berlaku.