Mengintip Sepak Terjang 5 Menteri Perempuan di Kabinet Indonesia Maju
Setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Ini menjadi salah satu momen yang tepat untuk membahas peran serta prestasi yang berhasil ditorehkan perempuan Indonesia di dunia politik. Seperti sosok 5 menteri perempuan yang terpilih dalam Kabinet Indonesia Maju besutan Presiden Joko Widodo.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gusti Ayu Bintang Puspayoga.
Ya, meski jumlah partisipasi perempuan pada periode ini menurun, namun kelima menteri tersebut memiliki kemampuan dan keahlian yang tidak perlu diragukan lagi. Sederet prestasi membanggakan telah mereka telah torehkan baik di dalam maupun luar negeri. Berikut Okezone rangkumkan beberapa di antaranya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Perempuan kelahiran Semarang, 27 November 1962 ini mulai meniti kariernya sebagai seorang diplomat setelah bergabung dengan Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri) pada 1986. Retno resmi bergabung dengan institusi pemerintahan ini setelah menyelesaikan studi dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada.
Sepanjang karirnya sebagai diplomat, Retno Marsudi telah bertugas di berbagai posisi. Pada 2002, dia sempat ditugaskan menjadi Direktur Kerjasama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa. Kemudian dia dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada 2003, sebelum akhirnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia pada 2005.
Berkat integritas dan keahliannya dalam berdiplomasi, pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi menunjuk Retno sebagai Menteri Luar Negeri RI menggantikan Marty Natalegawa. Kala itu, dia berhasil mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia.
Salah satu prestasi paling membanggakan yang pernah ditorehkan Retno selama menjadi Menlu RI adalah menjadikan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia juga ditetapkan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022.
