TIDAK dapat dipungkiri bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan yang digadang-gadang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Hal tersebut bahkan diakui secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata III, di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018).
"Pentingnya pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi, dan tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa pariwisata itu penting," tegas Sri Mulyani.
Tidak hanya mendongkrak devisa negara, ada banyak sekali dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia ketika industri pariwisata dalam negeri benar-benar telah dikembangkan.
"Dari sisi sumbangan devisa tentu sudah jelas, tapi kita bisa juga dapat sumbangan lapangan kerja, peningkatan kualitas lingkungan, hingga transformasi sosial dan budaya. Jadi tidak hanya turis saja yang menikmati keindahan Indonesia, tetapi kita juga," paparnya.
(Menteri Keuangan, Sri Mulyani/ Foto: Dimas/Okezone)
(Baca Juga:GATF 2018 Phase II Siap Digelar, Dorong Masyarakat Liburan ke Destinasi Domestik)
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pariwisata adalah sektor multidimensional, sehingga dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dari institusi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
"Pemerintah Indonesia mulai Presiden Wapres, dan kementerian terkait, semuanya sudah punya komitmen yang kuat untuk membangun pariwisata. Beberapa kali sidang selalu membahas pariwisata. Kita bersama-sama akan membangun destinasi ini dengan instrumen yang kita miliki," ungkap wanita yang masuk dalam daftar 50 wanita berpengaruh di dunia versi Forbes Magazine.
Berbagai kebijakan pun telah dicanangkan sebagai upaya memajukan sektor pariwisata Indonesia, termasuk kebijakan untuk membangun amenitas, aksesibilitas, dan atraksi (rumus 3A yang dibesut oleh Kementerian Pariwisata) di 10 destinasi prioritas.
(Baca Juga: Wisatawan Mancanegara Turun Pasca Gempa Lombok, Menpar Arief akan Roadshow ke 3 Negara)
Pembangunan infrastruktur ini mencakup pembangunan bandara berskala internasional, pelabuhan, jalur kereta, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, homestay, hotel, dan masih banyak lagi.
(Labuan Bajo, salah satu destinasi prioritas/ Foto: Utami/Okezone)
Sementara untuk pengaturan tata ruang, para pelaku usaha juga akan didukung melalui kredit usaha rakyat demi menghasilkan masyarakat yang kreatif. Untuk budaya akan diberikan dukungan melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Berbicara soal anggaran, Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberi perintah langsung bahwa anggaran pariwisata tidak boleh dipangkas.
"Dana yang telah disiapkan itu mencapai Rp500 triliun dan digunakan untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan 10 destinasi prioritas," kata Mulyani.
Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kategori mencakup investasi langsung sebesar Rp170 triliun yang merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Perhubungan Perumahan dan Energi. Lalu ada lagi pembiayaan yang dilakukan BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
"Anggaran itu paling besar dibiayai swasta. Kemudian soal perpajakan akan kita berikan insentif demi mendukung pariwisata," tukasnya.
(Utami Evi Riyani)