PENDAPATAN tak mampu menyeimbangkan biaya hidup yang meroket. Apakah keuntungan yang ditawarkan perusahaan untuk memikat karyawan baru dapat menjadi pengganti sepadan?
Pada awal kariernya, Lucy Kirkness merasa mendapatkan bayaran yang rendah dan tak menerima penghargaan atas kinerjanya yang menawan. Situasi itu menyisakan perasaan bahwa ia tidak dihargai.
Didorong untuk melakukan hal yang berbeda, pakar strategi digital sekaligus pemanfaat mesin telusur yang berbasis di London itu kini menjalankan usahanya sendiri.
Kirkness berupaya keras memastikan para pegawainya merasa dihargai. "Gaji terendah kami sebesar 30 ribu euro (Rp504 juta)," ujarnya.
Kirkness menambahkan, ia memberi komisi untuk setiap bisnis yang dimenangkan pegawainya, termasuk pembagian keuntungan.

Kirkness berkata, ia berusaha menciptakan lingkungan kerja berisi pegawai berpotensi yang belum terasah agar dapat memberi gaji tinggi dan di atas rata-rata upah minimal.
BACA JUGA:
Meski perekonomian banyak negara meningkat dan sejumlah perusahaan meraih laba yang tinggi satu dekade setelah krisis finansial global pada 2018, hanya orang-orang tertentu yang sebenarnya merasakan keuntungan itu.
Biaya hidup melonjak, namun banyak pekerja tak mendapatkan kenaikan upah yang setara, bahkan lebih buruk dibandingkan yang mereka terima beberapa tahun silam.
"Hubungan tradisional antara pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah telah berakhir di negara-negara maju," kata Duncan Brown, kepala konsultasi personalia di Institute for Employment Studies di Brighton, Inggris.
"Ada bukti empiris bahwa rata-rata kenaikan upah melambat bahkan di perekonomian yang telah kembali stabil. Dalam beberapa kasus, artinya, pendapatan faktual stagnan. Itu tak kita rasakan mungkin sejak dekade 1860 atau 1870.
Apa yang memicu fenomena ini?
Dalam 30 hingga 40 tahun terakhir, pemerintah sejumlah negara, seperti Inggris dan Australia, melonggarkan regulasi perburuhan dan melemahkan serikat pekerja, dan menghapus keseimbangan pengaruh di pasar tenaga kerja.
Secara stimultan, semakin banyak orang bekerja dalam jangka pendek atau kontrak lepas sehingga mereka tak punya cukup hak untuk menggugat upah yang lebih layak.
Bukannya meningkatkan nominal upah, banyak perusahaan justru mengalihkan perhatian mereka untuk menyediakan banyak keuntungan dan fasilitas lain agar karyawan bahagia.
Data terakhir dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mengungkap fakta, saat ini upah hanya sebesar 68,2% dari total pendapatan keryawan, padahal 18 tahun lalu, persentase itu mencapai 72,5%.
Di hampir seluruh negara-negara G20, porsi pendapatan perburuhan jatuh, yang menandakan korporasi cenderung menyimpan profit daripada membaginya kepada para karyawan.
"Perusahaan akan mengambil yang dapat mereka raih, itu adalah hukum paling dasar di pasar bebas," kata John Buchanan dari Sekolah Bisnis Sydney yang merupakan bagian dari Universitas Australia.
"Lembaga dan struktur upah minimum diciptakan untuk mendisplinkan pekerja. Jadi jika anda melemahkan keduanya, anda mencabut kedisiplinan tersebut," kata Buchanan.
Terdapat sejumlah hal positif, bahwa keuntungan, seperti jam kerja yang fleksibel serta komitmen soal keseimbangan pekerjaan-kehidupan pribadi, dapat diraih oleh perusahaan dan pekerja. Alasannya, menurut sejumlah kajian, kondisi ini memicu produktivitas.
Hal lainnya, antara lain jaminan pensiun dan asuransi kesehatan, menopang finansial pekerja dan kebutuhan medis mereka.

Bagaimanapun, sejumlah pekerja menginginkan hal-hal sepele. Minuman keras gratis, diskon berbelanja di toko dan kafe milik perusahaan sepertinya hal yang keren saat anda baru saja memulai pekerjaan atau menanggung tanggung jawab finansial.
Namun fasilitas tersebut tidak cocok untuk seluruh pekerja. Dan saat harga properti, baik jual maupun sewa, melangit di hampir seluruh kota besar dunia, fasilitas tak berpengaruh pada kemampuan anda memenuhi kebutuhan papan.
"Sangat bagus jika perusahaan fokus membuat lingkungan pekerjaan menyenangkan sekaligus tempat bersosialisasi. Itu positif untuk produktivitas," kata Frances O'Grady, sekretaris jenderal Kongres Serikat Perdagangan di Inggris dan Wales.
"Namun fasilitas seharusnya tidak pernah menggantikan upah layak dan situasi kerja. Para atasan tidak boleh berpikir mereka dapat mengelabui karyawan dengan tipu muslihat."
"Mereka butuh bayaran yang layak, perkembangan yang bagus, dan skema pensiun yang patut," kata O'Grady.