"Masyarakat menganggap yang harus ke posyandu adalah ibu-ibu. Kalau yang datang ke posyandu adalah bapak-bapak banyak yang bertanya ibunya ke mana padahal tidak salah. Mindset posyandu untuk perempuan itu harus diubah karena posyandu untuk keluarga sehingga laki-laki juga berperan," jelas Lilis.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah penganggaran bagi posyandu itu sendiri. Tak bisa dipungkiri bila kader juga mengharapkan adanya alokasi dana yang jelas untuk operasional posyandu maupun insentif untuk para kadernya. Berbicara mengenai hal ini, Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS menganggap bila masalah ini harus dibicarakan dengan pemerintah daerah.
"Dari segi penganggaran pemerintah (pusat) hanya memberikan stimulus dan peran dari pemerintah desa sangat besar karena ada alokasi dana desa yang cukup besar untuk bagian kesehatan termasuk di dalamnya posyandu. Bagaimana kepala desa dan daerah supaya (bisa) mengalokasikan dana itu untuk mendukung program kesehatan khususnya posyandu," pungkasnya saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
(Helmi Ade Saputra)