Pemerintah Perpanjang Imunisasi Massal Campak dan Rubella, Mengapa?
JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyebutkan cakupan program imunisasi massal campak dan rubella MR secara nasional mencapai 98,2% sampai akhir September lalu, melebihi target 95%. Akan tetapi pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya sampai 15 Oktober mendatang. Mengapa?
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Jane Soepardi, menjelaskan perpanjangan program imunisasi MR ini dilakukan karena masih ada sejumlah daerah yang cakupan imunisasinya di bawah 95%.
"Kami tak puas karena kami ingin cakupan ini merata di provinsi dan kabupaten. Sekarang belum rata," jelas Jane.
Provinsi yang cakupannya di atas 95%, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sejumlah daerah yang cakupan imunisasinya masih rendah yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kota Bekasi di Jawa Barat, yang baru mencapai 75%-77%. Sedangkan Kota Depok dan Kabupaten Bogor masing-masing mencapai 80% dan 83% sampai dengan akhir bulan lalu.
Jane menjelaskan rendahnya cakupan imunisasi di beberapa daerah itu karena adanya penolakan dari orangtua dengan berbagai alasan, antara lain meragukan kualitas vaksin yang digunakan dalam program imunisasi massal MR dan juga terpengaruh berita bohong atau hoaks di media sosial.
"Orangtua yang educated tahu anaknya butuh vaksin, tapi sudah membeli vaksin MMR yang lebih mahal dibandingkan vaksin program, jadi merasa tak perlu lagi imunisasi MR. Ada juga kelompok orangtua yang terpapar hoaks di media sosial seperti kabar ada yang habis disuntik lumpuh dan mati. Ternyata setelah diselidiki itu kan ada penyebab lain, ada penyakit lain dan tak ada hubungan dengan vaksin, ada bukti-buktinya," jelas Jane.
(Baca Juga: Siswi SMP di Bantul Tewas Bukan karena Imunisasi Rubella)
Selain itu, menurut Jane, ada juga kelompok orangtua yang menyebutkan anaknya tidak perlu divaksinasi dan cukup menggunakan obat-obatan herbal dan madu untuk melawan penyakit. Masalah kehalalan vaksin juga menjadi salah satu alasan penolakan,” tambah Jane. Selama dua pekan ke depan ini, pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan terhadap orangtua yang menolak vaksinasi.
"Masih ada kelompok orangtua yang masih perlu semacam pendekatan kembali. Jadi kita mengajak dari MUI, dokter spesialis, sampai mereka mendapatkan pengertian," kata Jane.
Menurut Jane, dinas kesehatan setempat akan melakukan berbagai upaya agar cakupan imunisasi di wilayahnya mencapai 95%, antara lain dengan 'sweeping'.
"Ada orangtua yang mungkin pada waktu sosialisasi tidak datang makanya termakan hoaks. Sekarang kita punya data yang menolak itu yang mana, bisa di-sweeping, lalu secara aktif dicari. Kalau sekarang kan sifatnya sweeping, kalau kemarin kan massal datang yang disuntik, nahsekarang kita mencari yang belum datang," kata dia.
