Kelanjutan Kasus Bayi Debora, Kemenkes Minta Dinkes DKI Beri Sanksi Teguran Tertulis ke RS Mitra Keluarga
Berdasarkan catatan yang ada, sebenarnya pihak rumah sakit pernah menangani kasus serupa di mana sudah ada 27 pasien BPJS yang menjalani perawatan. Pihak rumah sakit pun sudah mengajukan klaim dan 24 klaim sudah dilakukan pembayaran sementara 3 klaim lainnya masih dalam proses pembayaran. Pada kasus bayi Debora, pasien tetap membayar biaya perawatan dan rumah sakit tetap menerimanya.
Baca Juga:
- Ini Kronologi Kematian Bayi Debora Versi RS Mitra Keluarga
- Tegas! Dalami Kasus Debora, KPAI Segera Panggil RS Mitra Keluarga
Seperti yang diberitakan sebelumnya, bayi Debora disarankan untuk mendapatkan perawatan di ruang PICU. Tapi pihak rumah sakit meminta pihak keluarga untuk membayar uang muka terlebih dahulu. Dan setelah ditelusuri, SOP di rumah sakit tersebut adalah pembayaran uang muka harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam.
“Kebijakan internal rumah sakit belum berjalan dengan baik karena ada kebijakan uang muka, tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan,” kata drg Oscar. Dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat 1 huruf (f) dikatakan, “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.”
Dalam hal ini, rumah sakit terbukti tidak menaati ketentuan undang-undang. Hal itulah yang membuat Kemenkes merekomendasikan pemberian sanksi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya sanksi lain terhadap rumah sakit setelah dilakukan audit medik di bawah pengawasan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
