Womens March Jakarta 2026 Bawa 9 Tuntutan, Massa Sempat Diadang Polisi

JAKARTA – Aksi Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 digelar pada Sabtu (7/11/2026) di Jakarta Pusat. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan.

Massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian setelah diadang saat hendak bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas). Dalam aksi Women’s March Jakarta 2026 ini sendiri diketahui, ada 9 tuntutan yang dibawa ke publik.

1. Aksi Women’s March Jakarta 2026

Aksi dimulai sekitar pukul 06.30 WIB. Massa Women’s March Jakarta 2026 mengambil rute dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda.

Peserta aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kelompok perempuan, buruh, masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga kelompok rentan lainnya.

2. Sempat Bersitegang

Ketegangan terjadi di Jalan MH Thamrin ketika massa berusaha melanjutkan perjalanan, tetapi dihadang barisan aparat kepolisian. Peristiwa saling dorong dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.55 hingga 07.58 WIB.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah peserta aksi berdesakan dengan petugas. Situasi tersebut membuat beberapa demonstran tampak terhimpit di tengah kerumunan.

Di tengah ketegangan, seorang orator meminta tim advokasi dan pengacara maju untuk melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian. Massa menyebut telah menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi sebelum aksi berlangsung.

Meski sempat dihadang, sebagian peserta akhirnya berhasil melewati barisan aparat. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kawasan Monas.

3. Bawa Sembilan Tuntutan

Dalam aksi bertema "Negara Menindas, Kita Lawan!", Women’s March Jakarta 2026 membawa sembilan tuntutan utama yang berkaitan dengan keadilan gender, perlindungan HAM, kebebasan sipil, hingga keadilan ekologis.

Adapun 9 tuntutan tersebut meliputi:

1. Menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal, termasuk penurunan harga kebutuhan pokok serta perlindungan buruh dan pekerja migran.

2. Menghapus kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, maupun status sosial.

3. Menjamin hak atas tubuh, kesehatan, dan kehidupan bebas kekerasan, termasuk layanan kesehatan reproduksi serta pemulihan korban kekerasan seksual.

4. Menghentikan kekerasan berbasis gender online (KBGO), sensor, dan represi digital serta menjamin perlindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi.

5. Menghadirkan legislasi berbasis HAM melalui proses pembentukan peraturan yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

6. Menghentikan militerisasi ruang sipil dan kriminalisasi pembela HAM, termasuk mendorong penarikan TNI dan Polri dari posisi sipil.

7. Menghentikan kolonialisme Indonesia di Tanah Papua serta pendekatan kekerasan dan militeristik terhadap masyarakat Papua.

8. Menjamin keadilan ekologis dan menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat.

9. Menghentikan kebijakan publik yang dinilai membahayakan rakyat, termasuk mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila keselamatan masyarakat tidak dapat dijamin.

(Djanti Virantika)