Ketika itu juru bicara Mabes Polri Ronny Sompie membantah hal tersebut dengan mengatakan yang ada adalah pemeriksaan alat reproduksi untuk memastikan siswa pendidikan Polri adalah laki-laki atau perempuan, dan siap melaksanakan latihan fisik. Tetapi beberapa pejabat lain membenarkan adanya tes semacam itu.
Isu Keperawanan Kerap Muncul Seiring Menguatnya Kembali Budaya Patriarki
Komisioner Komnas Perempuan yang juga dosen di Ma’had Aly Situbondo, Imam Nahe’i, mengatakan, isu semacam ini mengemuka seiring dengan menguatnya budaya patriarki di Indonesia.
“Di Indonesia budaya patriarki menguat seiring dengan munculnya model Islam trans-nasional. Kita lihat di beberapa kantor dan kementerian, pejabat yang jidatnya hitam merupakan simbol orang yang sangat religious dan beragama. Sekarang ini keberagamaan menjadi tanda keshalehan. Bahwa orang seakan-akan dinilai telah bekerja baik, telah mengabdi pada masyarakat dan telah menyelenggarakan pemerintahan dengan tertib jika ia shaleh dan taat menjalankan perintah agama,” ujar Imam.
Lebih jauh Imam Nahe’i menyoroti pemilihan isu tertentu yang merugikan perempuan, antara lain dengan mengaitkan moralitas seorang perempuan dengan tubuh dan seksualitasnya.
“Tingginya moralitas masyarakat selalu dikaitkan dengan tubuh perempuan, khususnya seksualitas perempuan. Seakan-akan kalau perempuan perawan, menjaga kehormatannya, maka sejalan dengan baiknya moralitas masyarakat. Isu ini menjadi daya tawar seorang hakim atau pejabat negara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka memperhatikan moralitas masyarakat, padahal kita tidak butuh soal moralitas yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Masyarakat hanya ingin kinerja pemerintah berjalan baik dan memenuhi berbagai hak masyarakat, termasuk hak asasi perempuan; bukan memanfaatkan tubuh perempuan sebagai lambang keshalehan. Isu moralitas seharusnya tidak dijadikan takaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.
Pola Pikir Patriarki Jelas Menunjukkan Kemunduran