MENJADI seorang pemimpin selalu identik dengan pekerjaan pria. Perempuan, seolah hanya bisa menjadi bawahan atau ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya. Namun, di era serba canggih ini, sudah waktunya perempuan menjadi pemimpin kuat layaknya pria.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah RI bersama negara-negara Asia Pasifik anggota Colombo Plan dalam memperbaiki dan mengefektifkan peningkatan kepemimpinan perempuan di seluruh negara, Kementerian PP dan PA bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Colombo Plan melaksanakan pertemuan "Sharing Best Practices on Women and Leadership" di Surabaya, Jawa Timur.
Melalui siaran pers yang diterima, acara tersebut dihadiri oleh negara-negara anggota Colombo Plan, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Filipina, Indonesia, Iran, Malaysia, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka dan Vietnam.
"Saya yakin bahwa kepemimpinan perempuan sangatlah penting bagi kehidupan bermasyarakat. Pemimpin perempuan sering kali lebih peka dan responsif dalam berbagai urusan publik dan domestik yang memengaruhi kondisi kehidupan di sekelilingnya. Sebagai individu, perempuan memiliki keunikan tersendiri, melalui pengalaman yang tertanam dalam sejarah dan tradisi dirinya serta memberikan perspektif yang unik dalam melihat peluang, kesempatan, dan tanggung jawab," ungkap Menteri Yohana dalam pembukaan acara "Sharing Best Practices on Women and Leadership" di Surabaya, Senin (19/9).
Dalam rekam sejarah, kepemimpinan perempuan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Melalui acara ini, Menteri Yohana mengharapkan dapat menyampaikan kesuksesan pemerintah Indonesia baik dalam tatanan kebijakan maupun implementasinya terkait upaya mendorong kepemimpinan perempuan di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, hubungan masyarakat dan bidang strategis lainnya.
"Saya harap acara ini dapat menjadi forum tukar menukar pengalaman dan praktik terbaik antar peserta yang mewakili negara masing masing di mana nantinya dapat memberikan 'added value' terhadap upaya peningkatan kepemimpinan perempuan dan penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara umum," tutup Menteri Yohana.
(Vien Dimyati)