Program BPJS Perlu Banyak Pembenahan

IMPLEMENTASI program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menginjak usia satu tahun sejak 1 Januari 2014 silam. Usia ini tentu bukanlah rentang waktu yang panjang bagi program pemerintah yang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, namun bukan pula rentang waktu yang terlalu singkat untuk dapat menilai kemajuan implementasinya.

IPSOS Indonesia dalam sebuah studi yang dilaksanakan pada akhir 2014 lalu menemukan bahwa, tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat program JKN cukup tinggi, walaupun di sisi lain banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan berbagai elemen pendukung dalam program ini yang membutuhkan pembenahan lebih serius.

Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Ipsos Indonesia dalam studi tersebut, diketahui bahwa hanya 24 persen dari total responden mengaku, tidak mengetahui adanya program JKN. Angka ini didominasi oleh Kota Makassar di mana sebanyak 47 persen dari total responden di kota ini tidak mengetahui adanya program yang berada di bawah kontrol BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) tersebut.

Dari segi kebermanfaatan program, tidak lebih 27 persen dari total responden menyatakan, tidak merasakan manfaat JKN karena belum mendaftar menjadi peserta JKN sedangkan 41 persen dari total responden merasakan kebermanfaatan dari JKN, karena pelayanan kesehatan menjadi lebih terjangkau dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik pun meningkat.

Domy Halim, Country Manager Ipsos Business Consulting Indonesia merujuk pada penelitian tersebut, menyampaikan bahwa fakta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui implementasi JKN dan manfaat program tersebut, merupakan indikasi bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam implementasi program JKN, dari sisi hulu hingga hilir.