Pascabencana Sumatera, Menkes: 87 Rumah Sakit Sudah Bisa Melayani Pasien Kembali
JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perkembangan terbaru penanganan sektor kesehatan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam siaran pers BNPB pada Rabu (7/1/2026), Budi Gunadi menegaskan layanan kesehatan di provinsi terdampak kini berangsur pulih setelah melalui beberapa tahap penanganan intensif.
Budi menyebut, sejak bencana terjadi, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dapat kembali berfungsi secepat mungkin. Dalam enam minggu terakhir, Menkes telah enam kali turun langsung ke lokasi terdampak.
“Begitu bencana terjadi, saya diperintahkan Presiden untuk memastikan layanan kesehatan segera pulih. Rumah sakit menjadi prioritas karena menyangkut penyelamatan nyawa,” kata Budi.
Pada tahap awal penanganan, Kemenkes memfokuskan pemulihan layanan rumah sakit. Dari total 87 rumah sakit yang terdampak bencana, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi akibat banjir dan kerusakan berat.
Rumah sakit tersebut berada di Aceh dan satu rumah sakit di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Melalui pembentukan Health Emergency Operation Center (HEOC) pada 1 Desember 2025 dan dukungan lintas sektor, seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu dua minggu, meski belum berfungsi secara penuh.
“Dalam dua minggu, seluruh 87 rumah sakit sudah bisa melayani pasien kembali. Ada yang belum 100 persen karena masih berlumpur atau alat rusak, tapi pelayanan dasar sudah berjalan,” ujar Budi.
Memasuki tahap kedua pada pekan ketiga Desember, Kemenkes fokus memulihkan layanan puskesmas. Dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 152 di antaranya sempat berhenti beroperasi karena terendam banjir parah.
Hingga awal Januari 2026, tersisa tiga puskesmas di Aceh yang belum dapat beroperasi. Dua di antaranya harus dibangun ulang karena mengalami kerusakan total.
“Puskesmas ini krusial karena melayani warga di sekitar dan pengungsi. Target kami, masyarakat tidak perlu ke rumah sakit jika bisa ditangani di puskesmas,” jelasnya.
Untuk memastikan layanan kesehatan di sekitar 1.000 titik pengungsian tetap berjalan, Kemenkes juga menurunkan sekitar 4.000 relawan kesehatan dari berbagai institusi, termasuk TNI-Polri, rumah sakit pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga lembaga kemanusiaan. Relawan tersebut ditempatkan secara bergilir setiap dua hingga tiga minggu, dengan jumlah sekitar 700–900 orang pada setiap periode.
Sejak awal Januari, penanganan memasuki tahap ketiga berupa pemulihan menyeluruh. Kali ini, fokus diarahkan pada perbaikan alat kesehatan, ambulans, serta fasilitas penunjang lain yang rusak akibat banjir.
Hingga kini, ratusan ambulans telah diperbaiki berkat kerja sama dengan berbagai pihak swasta dan teknisi lapangan. Selain itu, laboratorium puskesmas yang rusak, termasuk fasilitas pemeriksaan TBC, juga mulai diperbaiki atau diganti.
Kemenkes juga melibatkan donatur untuk mempercepat pemulihan fasilitas yang membutuhkan pengadaan alat baru. Budi menegaskan, penanganan kesehatan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan tingginya solidaritas masyarakat menjadi kunci percepatan pemulihan.
“Belajar dari COVID-19, masalah kesehatan harus dikerjakan bersama. Modal sosial masyarakat Indonesia sangat tinggi, tugas kami adalah mengoordinasi dan memfasilitasi,” ucapnya.
Dengan pemulihan rumah sakit dan puskesmas yang hampir rampung, Menkes berharap layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat semakin stabil dan siap mendukung proses pemulihan jangka menengah masyarakat.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
