Wapres Soroti Tantangan Pelayanan Kesehatan di Pelosok Tanah Air
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti tantangan pelayanan kesehatan di pelosok Tanah Air, seperti di Papua. Terkait persoalan tersebut, saat ini Papua tengah dalam proses percepatan pembangunan dalam program Papua Sehat, Papua Pintar, dan Papua Sejahtera.
Melalui program tersebut, nantinya setiap daerah di Papua akan memiliki layanan kesehatannya masing-masing.
“Termasuk juga masalah kesehatan, karena memang banyak tertinggal ya. Selain itu, terus kita bangun. Mudah-mudahan dalam waktu cepat di Papua sudah terbangun puskesmas di semua daerah,” ujar Wapres saat bertemu pada tenaga medis dan kesehatan teladan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Wapres merespon hal ini usai Bidan Imelda Popi Hendedai asal Papua mengadukan perihal minimnya dokter spesialis, khususnya spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). Selain itu, layanan kesehatan juga masih sangat terbatas di tempat tinggalnya.
Untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, mereka membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari.
“Namun di daerah kami belum ada transportasi umum yang bisa mereka gunakan dari distrik ke distrik, sehingga membuat sulit untuk bisa datang ke fasilitas kesehatan. Sehingga ada salah satu kasus yang saya tolong persalinannya di perjalanan,” tutur Imelda kepada Wapres.
Wapres pun memastikan akan mendukung prioritas peningkatan pelayanan kesehatan di Papua.
“Supaya dokter spesialis itu banyak. Saya sangat mendukung, kalau Papua ini memang untuk mendapatkan prioritas, karena ada ketertinggalan di sana,” tutur Wapres.
Pada kesempatan itu, Dokter Ahli Bedah Umum Lee Darmawan, salah satu penerima penghargaan tersebut mengisahkan, selama menghabiskan waktu di berbagai penjuru Tanah Air, menemui banyaknya kendala, seperti ketidakpemilikan kartu BPJS.
Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di pelosok, memiliki tempat tinggal yang kurang jelas keberadaan dan lokasinya. Persoalan tersebut membuat mereka tidak bisa memiliki KTP karena tidak ada alamat yang bisa dicantumkan. Dan ketiadaan KTP ini yang kemudian membuat masyarakat di pedalaman tidak bisa mendaftarkan diri membuat BPJS.
“Bagaimana kita menanyakan kepada saudara-saudara kita di pulau-pulau yang kecil itu, 'Manakah kartu BPJS Anda?' Kalau mereka belum punya alamat, rumahnya di atas perahu, bagaimana mereka punya KTP. Tanpa KTP, mereka tidak bisa dapat BPJS,” tutur Lee saat menemui Wapres.
Selain itu, dia juga menyampaikan keluhan terkait Kapal Rumah Sakit Apung yang mulanya belum memiliki izin legalitas. Padahal, rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di pulau terpencil.
“Alangkah baiknya, Pak, kalau Permenkes ini bisa ditingkatkan jadi undang-undang tentang Rumah Sakit Kapal. Karena kita membutuhkan Rumah Sakit Kapal, terutama saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan yang ribuan jumlahnya,” katanya.
Merespon hal ini, Wapres mengatakan legalitas Kapal Rumah Sakit Apung akan segera diselesaikan, dan seluruh masyarakat yang tinggal di pelosok juga akan difasilitasi dengan kartu BPJS.
“Saya kira Rumah Sakit Apung ya, Rumah Sakit Kapal itu. Kalau legalitasnya sebetulnya di undang-undangnya sudah ada ya, Pak? Saya minta nanti Pak Menkes supaya ada legalitasnya, kemudian juga diberi BPJS,” ucap Wapres seraya memastikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir pada kesempatan ini.
Menyambut arahan tersebut, Budi menyampaikan bahwa nantinya akan dibuat kartu kesehatan yang bisa merangkap sebagai kartu identitas untuk memudahkan masyarakat di pedalaman mengakses layanan kesehatan.
“Jadi mungkin beliau (Lee) dikasihin aja, Pak, punten, dikasih kayak kartu Menkes. Tapi kartu ini bisa sekali itu sebagai kartu identitas dan kartu BPJS,” ujar Budi.
(Leonardus Selwyn)
