Baskami meminta Pemprov Sumut, harus di back-up. Sehingga Pj Gubernur Sumut, Hasanuddin harus turun tangan melakukan tindakan tersebut, untuk Danau Toba. Apa lagi, Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON 2024, menjadi fokus. Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.
"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang dibenahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," terang dia.

Danau Toba (Foto: Pradita/MNC Portal)
Dirinya menyarankan kepada Pj Gubsu untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan, untuk mengembangkan Danau Toba ini, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Karena, Pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di danau terbesar di Asia ini, kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.
"Ini yang saya dengar hanya rapat, action-nya enggak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubsu, pertama mereka seluruh pengurus Geopark ini diundang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahan di mana, di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau memang enggak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," tegas Baskami.
(Rizka Diputra)